Komisi IX DPR Tuntut Pemerintah Segera Pulangkan WNI Korban Penipuan Kerja di Rusia

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani

Jakarta, PR Politik – Niat mengubah nasib ekonomi keluarga di negeri orang justru berubah menjadi mimpi buruk bagi sejumlah warga Indonesia yang terjebak di garis depan pertempuran. Alih-alih mendapatkan pekerjaan layak sebagaimana dijanjikan agen penyalur, mereka diduga menjadi korban sindikat penipuan perekrutan kerja di Rusia hingga berakhir sebagai tentara di medan perang.

Merespons situasi darurat tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menuntut pemerintah bergerak cepat memberikan perlindungan penuh sekaligus memulangkan para WNI korban penipuan kerja ke Tanah Air.

“Masyarakat berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih layak. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan keselamatan jiwa dan raga. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri,” tegasnya, Kamis (19/11).

Ia merumuskan tiga langkah taktis yang wajib segera dieksekusi pemerintah, dimulai dari memetakan keberadaan dan kondisi seluruh WNI korban penipuan kerja melalui Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Moskow serta KBRI Kyiv. “Pemerintah harus segera mengintensifkan komunikasi diplomatik, memberikan pendampingan konsuler, dan menyiapkan langkah pemulangan bagi mereka ke Indonesia,” katanya.

Langkah kedua adalah membongkar jaringan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara tuntas tanpa berhenti pada kaki tangan di lapangan saja. “Penyelidikan harus dikembangkan untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perekrut, perantara, penyandang dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan. Penanganannya tidak boleh berhenti pada perekrut lapangan. Seluruh jaringan harus diungkap agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dengan modus serupa,” ujarnya.

Sebagai langkah ketiga untuk mencegah jatuhnya WNI korban penipuan kerja berikutnya, ia meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri, kepolisian, dan pemerintah daerah. Pengawasan ketat wajib menyasar tawaran lowongan luar negeri yang beredar bebas di media sosial maupun jalur informal.

Baca Juga:  Yanuar Arif Wibowo Desak Kapolri Usut Tuntas Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Tegaskan Penegakan Hukum Harus Berlandaskan HAM

Ia mengingatkan bahwa negara bertanggung jawab menjamin setiap warga negara memperoleh akses penempatan kerja yang aman dan sesuai prosedur. “Tujuan bekerja ke luar negeri adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan mempertaruhkan nyawa di medan perang. Pemerintah perlu bergerak cepat agar WNI yang masih terjebak segera mendapatkan perlindungan dan kepastian,” pungkasnya.

sumber : Fraksi PKS

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini