Jakarta, PR Politik – Tingkat ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah yang diperkirakan mencapai 40 hingga 70 persen—termasuk 40 sampai 45 persen pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako—menjadi alarm keras bagi pembenahan data kemiskinan nasional. Akibat basis data yang belum sepenuhnya akurat, masih banyak warga miskin yang luput dari bantuan, sementara penerima yang tidak memenuhi syarat justru ikut menikmati anggaran negara.
Untuk memutus celah subjektivitas manusia dalam penetapan penerima manfaat, Kementerian Sosial merombak mekanisme verifikasi berbasis teknologi terintegrasi dan mengajak insan pers turun tangan menjadi agen Perlinsos Digital.
“Kedepan siapa yang berhak mendapatkan bantuan atau tidak mendapatkan bantuan, yang menentukan adalah mesin, sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi bukan orang lagi,” jelas Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri Summit dan Kongres VII Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Rabu (18/11).
Dalam forum yang turut dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Wakapolres Depok Samian, Ketua IJTI Herik Kurniawan, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Evri Rizqi, serta Direktur Ekosistem Media Komdigi Farida Dewi tersebut, Gus Ipul meminta jurnalis televisi membantu warga di lingkungan terdekat agar terdata.
“Saya mengajak seluruh anggota IJTI untuk menjadi agen-agen Perlinsos. Menolong yang paling dekat untuk masuk ke dalam layanan digital pemerintah. Kita akui bahwa selama ini data pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran. Kata kuncinya adalah data akurat. Nah, data akurat ini harus dikerjakan bersama-sama,” katanya.
Sistem Perlinsos Digital memadankan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, dan kepemilikan aset dari Dukcapil, Badan Pusat Statistik (BPS), ATR/BPN, Samsat, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN. Secara nasional, sebanyak 23.527.897 keluarga telah masuk ke dalam sistem dengan dukungan 1.421.099 agen Perlinsos Digital (90 persen) dan pendaftaran mandiri (10 persen), sedangkan di Kota Depok baru menyentuh 7,1 persen atau sekitar 47.015 keluarga dengan sedikit di atas 6.067 agen.
Ia menilai peningkatan jumlah agen Perlinsos Digital di tingkat RT/RW melalui kolaborasi pemerintah daerah dan jurnalis akan mempercepat cakupan pendataan warga prasejahtera yang selama ini terabaikan. “Kalau agennya meningkat, tentu (keluarga terdata Perlinsos) ini juga akan meningkat. Yang selama ini tidak terdengar, kita harapkan akhirnya mendapatkan perhatian. Yang viral belum tentu penting, yang penting belum tentu viral,” katanya.
Selain mendaftar mandiri dan melakukan verifikasi wajah untuk otomatis menjadi agen Perlinsos Digital, masyarakat juga dapat memperbarui data melalui operator desa/kelurahan via SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, Call Center 021-171, WhatsApp Lapor 08877-171-171, serta Cek DTSEN. “Akhirnya saya ajak teman-teman sekalian untuk ikut membantu menghadirkan data yang akurat. (Dengan) data akurat, sasaran tepat,” pungkasnya.
sumber : Kemensos















