Komisi VIII DPR Kawal Dana Kemaslahatan BPKH Rp260 Miliar Jangkau Pelosok Kaltim

Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian

Jakarta, PR Politik – Alokasi dana nilai manfaat keuangan haji bernilai ratusan miliar rupiah tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan atau berhenti sebatas pemberian bantuan karitatif sesaat. Penyalurannya wajib menyentuh kelompok rentan di pelosok daerah sekaligus melahirkan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Hetifah Sjaifudian, menuntut pemerataan penuh dalam pelaksanaan Program Kemaslahatan BPKH 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp260 miliar.

“Program Kemaslahatan BPKH memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Saya ingin manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Kalimantan Timur, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di desa-desa dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Badan Pelaksana BPKH terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Dalam rancangan RKAT 2027, anggaran Rp260 miliar yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) tersebut akan dialirkan ke tujuh sektor prioritas, meliputi pendidikan dan dakwah, pelayanan ibadah haji, pemberdayaan ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta penanganan tanggap bencana. Legislator Fraksi Partai Golkar ini menilai penguatan kualitas pesantren, akses pendidikan keluarga prasejahtera, serta pemberdayaan perempuan di majelis taklim harus menjadi prioritas Program Kemaslahatan BPKH 2027 di Kaltim.

“Ketika saya turun ke masyarakat, saya bertemu banyak ibu-ibu majelis taklim yang sangat aktif membantu sesama dengan sumber daya yang terbatas. Ada yang membantu anak-anak agar tetap bersekolah, mendampingi keluarga kurang mampu, hingga menggerakkan kegiatan ekonomi umat. Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Program Kemaslahatan BPKH bisa menjadi salah satu jalan untuk memperkuat gerakan-gerakan baik ini,” ungkapnya.

Baca Juga:  Soroti Kesenjangan Data Indeks KPI dengan Realitas Publik, Gavriel Novanto Desak Reformasi Sistem Monitoring Siaran

Selain memperluas jangkauan penerima manfaat Program Kemaslahatan BPKH 2027, ia meminta pemetaan kebutuhan warga berbasis data akurat serta transparansi distribusi anggaran dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan setempat. Baginya, keberhasilan pengelolaan dana umat tidak diukur dari habisnya serapan belanja, melainkan dampak jangka panjang bagi warga.

“Saya ingin program ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu melahirkan kemandirian. Anak-anak bisa terus bersekolah, perempuan semakin berdaya, pesantren semakin berkualitas, dan masyarakat rentan mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Inilah kemaslahatan yang sesungguhnya,” tegasnya.

“Dana umat harus kembali memberikan manfaat bagi umat. Mari kita pastikan setiap rupiah yang dikelola dengan amanah mampu menghadirkan harapan, kesempatan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan Timur,” pungkasnya.

sumber : Fraksi Golkar

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini