Jakarta, PR Politik – Praktik penipuan berkedok keuangan halal yang menjanjikan imbal hasil fantastis kini kian meresahkan karena menyasar jamaah pengajian, ibu-ibu majelis taklim, hingga kalangan pensiunan. Jika dibiarkan tanpa penindakan menyeluruh hingga ke pemulihan aset, skema gali lubang tutup lubang tersebut tidak hanya menguras tabungan warga, tetapi juga merusak reputasi industri keuangan syariah nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak lebih agresif memberantas investasi ilegal berkedok syariah yang kerap mencatut nama tokoh agama demi memikat korban.
“Kami mendesak OJK untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan praktik investasi ilegal berkedok syariah yang meresahkan masyarakat. Modusnya sangat licik. Mereka menggunakan label syariah, membawa nama ustaz, menjanjikan investasi bebas riba dengan keuntungan pasti 10 hingga 20 persen per bulan. Padahal, praktiknya diduga menggunakan skema Ponzi, yakni uang dari anggota baru dipakai untuk membayar anggota sebelumnya, bukan berasal dari kegiatan investasi yang sehat,” ujarnya.
Ia memaparkan data OJK sepanjang Januari–September 2026 yang mencatat 35.438 pengaduan entitas keuangan ilegal, dengan 31.571 aduan di antaranya merupakan pinjaman online (pinjol) ilegal. Secara akumulatif sejak 2017 hingga kuartal III 2025, total kerugian publik akibat investasi bodong menembus Rp142,22 triliun meski Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah menutup 15.495 entitas termasuk 2.132 entitas investasi ilegal.
Salah satu kasus paling disorot adalah dugaan penipuan platform Dana Syariah Indonesia (DSI)—yang mengantongi izin OJK sejak Februari 2021 dan menjaring lebih dari 174.000 pengguna—namun merugikan 11.151 pemberi dana (lender) dengan nilai mencapai Rp2,47 triliun yang mayoritas korbannya adalah pensiunan.
“Para korban DSI sudah menyampaikan pengaduan sejak November 2025. CEO-nya juga telah ditahan Bareskrim Polri pada Februari 2026. Namun, persoalan mendasarnya belum selesai. Sampai sekarang, masyarakat masih menunggu kejelasan pengembalian dana mereka. OJK jangan hanya berhenti pada penindakan dan penutupan platform, tetapi juga harus memastikan hak-hak korban diperjuangkan,” tegasnya.
Guna memutus mata rantai investasi ilegal berkedok syariah, Marwan meminta OJK memperketat audit kepatuhan syariah bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta menelusuri aliran dana mencurigakan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia juga menuntut percepatan pelacakan aset tindak pidana demi mengembalikan dana para korban DSI.
Selain penegakan hukum, OJK diminta membangun gerakan pencegahan investasi ilegal berkedok syariah hingga ke desa dan pesantren dengan menggandeng tokoh agama serta pengurus majelis taklim. “Jangan sampai masyarakat yang berniat mencari penghasilan halal justru menjadi korban penipuan atas nama agama. Ingat, label syariah adalah amanah, bukan alat untuk menipu umat. Negara harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak korban diperjuangkan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB















