Balikpapan, PR Politik – Komisi III DPR RI menekankan pentingnya strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif dalam memberantas kejahatan narkotika. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III ke Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (8/5/2025), yang bertujuan menggali informasi langsung mengenai penanganan perkara narkotika sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyoroti tingginya angka pengungkapan kasus dan barang bukti narkotika yang berhasil disita oleh Polda dan BNNP Kalimantan Timur. Menurutnya, data tersebut mencerminkan bahwa peredaran gelap narkotika telah memasuki fase darurat dan membutuhkan pendekatan strategis, khususnya dalam menghadapi sindikat internasional serta modus kejahatan yang semakin canggih seiring kemajuan teknologi.
“Fantastisnya besaran barang haram dan jumlah kasus yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa penegakan hukum ke depan harus lebih strategis dan menyasar sindikat besar. Penegak hukum harus adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan yang berbasis teknologi informasi,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Sari mengingatkan bahwa bahaya narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan moral, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, menurutnya, pencegahan dan pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh dengan kerja sama lintas sektor.
“Peredaran gelap narkotika bukan sekadar masalah hukum, tetapi masalah multidimensi yang mengancam masa depan bangsa. Pertemuan ini harus jadi momentum bagi mitra kerja kami untuk menyampaikan strategi dan capaian secara transparan demi perbaikan bersama,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro memaparkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat 1.724 kasus narkoba dengan 2.152 tersangka, sementara hingga Mei 2025 sudah tercatat 523 kasus dengan 676 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan juga signifikan, termasuk 96 kg sabu pada tahun 2024 dan 93 kg sabu hingga pertengahan 2025.
Endar menambahkan, tren kejahatan narkotika di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa wilayah ini masih menjadi jalur strategis peredaran narkoba, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, ia mengapresiasi dukungan Komisi III DPR RI dalam mendorong peningkatan kapasitas penegak hukum dan penguatan sinergi antarlembaga.
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemberantasan narkotika secara serius, termasuk melalui pembentukan regulasi yang mendukung peningkatan efektivitas pencegahan dan penindakan di lapangan.
“Komitmen politik kami jelas: tidak ada ruang bagi peredaran narkotika di negeri ini,” pungkas Sari.
Sumber: emedia.dpr.go.id
