Komisi XII DPR Desak Pemerintah Rombak Tata Kelola Batu Bara Cegah Pemadaman Listrik

Pemadaman Listrik
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Elpisina | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Ancaman pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah kembali menghantui masyarakat akibat potensi tersendatnya suplai bahan bakar pembangkit. Ironisnya, krisis operasional ini terjadi di tengah melimpahnya volume produksi batu bara di dalam negeri yang diklaim surplus secara angka.

Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina, menilai pemerintah wajib segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola batu bara nasional agar ketimpangan antara kuantitas produksi dan standar kualitas kalori pembangkit tidak melumpuhkan aktivitas ekonomi maupun layanan publik.

“Persoalan pasokan energi untuk pembangkit listrik tidak boleh hanya dilihat dari tercapainya target kuota tonase di atas kertas. Kita menghadapi ironi, secara volume nasional batu bara kita surplus, tetapi pada tingkat operasional pembangkit justru terjadi kekurangan pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori yang dibutuhkan. Ketimpangan ini harus segera diselesaikan secara komprehensif agar tidak terus menjadi ancaman bagi keandalan pasokan listrik masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11).

Merujuk proyeksi PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), kebutuhan batu bara nasional pada 2027 diperkirakan menembus 174 juta ton atau melonjak sekitar 13 persen dibandingkan tahun ini. Namun, kenaikan permintaan tersebut berbenturan dengan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat 24,06 miliar ton atau sekitar 75,3 persen cadangan batu bara nasional didominasi jenis berkalori rendah.

Padahal, mayoritas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN Group maupun pembangkit swasta (independent power producer/IPP) dirancang menggunakan spesifikasi kalori menengah hingga tinggi. Ketidaksesuaian mutu ini membuktikan bahwa besarnya cadangan di perut bumi tidak otomatis menjamin keandalan pasokan tanpa perbaikan tata kelola batu bara nasional.

Selain persoalan teknis kalori, Elpisina menyoroti lebarnya selisih harga antara skema Domestic Market Obligation (DMO) dan pasar ekspor yang memicu produsen enggan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Di saat bersamaan, akumulasi piutang kompensasi pelayanan publik turut membebani likuiditas PLN sehingga mempersempit ruang gerak perusahaan dalam mengamankan energi primer.

Baca Juga:  Bahtra Banong Dorong DKPP Tingkatkan Kinerja Kelembagaan

“Pemerintah harus mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO dan memastikan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri benar-benar dijalankan. Jangan sampai kepentingan pasar ekspor lebih diutamakan, sementara kebutuhan energi untuk masyarakat dan pembangkit listrik nasional justru terancam,” tegasnya.

Ia pun mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu di seluruh rantai pasok, mulai dari tambang hingga pembangkit, demi menegakkan tata kelola batu bara nasional yang berpihak pada rakyat. “Komisi XII DPR RI akan terus mengawal persoalan ini. Ketahanan energi tidak boleh hanya menjadi target dalam dokumen perencanaan, tetapi harus benar-benar terwujud melalui jaminan pasokan energi primer yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Masyarakat jangan sampai terus dibayangi ancaman pemadaman listrik akibat persoalan tata kelola yang sebenarnya bisa diantisipasi,” pungkasnya.

sumber : Fraksi PKB

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini