Jakarta, PR Politik – Keberhasilan program pendidikan gratis bagi keluarga prasejahtera tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan fisik semata, melainkan kesiapan tenaga pengajar dan kelengkapan sarana belajar bagi siswa. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar di ruang kelas, misi negara untuk menghapus kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan berisiko berjalan pincang.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menyoroti krusialnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar benar-benar mengangkat derajat anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Bagi Komisi VIII, program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo harus disambut baik oleh kita semua sebagai jalan ikhtiar memutus mata rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Alimudin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11).
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap mitra kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia, ia menegaskan bahwa pihaknya turun langsung mengecek kesiapan sarana prasarana permanen yang mulai digunakan tahun ini. Ia berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas menjadi percontohan pendidikan setara yang membekali siswa dengan kecerdasan akademik, karakter, serta keterampilan tanpa memandang latar belakang ekonomi.
“Kami ingin melihat secara langsung kesiapan dan pelaksanaan program, memastikan fasilitas yang telah dibangun secara permanen dan digunakan mulai tahun ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraannya,” jelasnya.
“Kita ingin anak-anak Indonesia cerdas bersama, tumbuh setara, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi generasi penerus bangsa,” tuturnya.
Di sisi lain, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, memaparkan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas pada tahun ajaran 2026/2027 telah menampung 340 peserta didik dari jenjang SD hingga SMA, termasuk 44 siswa titipan asal Kabupaten Kebumen dan 49 siswa dari Sekolah Rakyat Rintisan di Baturraden. Namun, pelaksanaan program Sekolah Rakyat di lapangan masih terkendala belum tersedianya kanopi sekolah, seragam dan sepatu siswa, serta minimnya guru pendidikan agama dan muatan lokal.
Selain itu, pihak sekolah masih menanti distribusi buku pembelajaran dari pemerintah pusat serta persetujuan pengajuan lembar kerja siswa (LKS) yang membutuhkan dukungan koordinasi Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial RI.
“Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran, berkualitas, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Gerindra















