Jakarta, PR Politik – Penentuan besaran upah pekerja untuk tahun depan memasuki fase krusial seiring diterapkannya formula baru yang menggabungkan indikator makroekonomi dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pemerintah daerah kini berpacu dengan tenggat waktu ketat menjelang akhir November guna memastikan kebijakan pengupahan berjalan adil bagi buruh maupun dunia usaha.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah agar mengutamakan musyawarah terbuka dalam merumuskan penetapan upah minimum 2027.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujarnya dalam rapat koordinasi hibrida bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan para kepala daerah se-Indonesia di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11).
Dalam aturan main penetapan upah minimum 2027 yang merujuk Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) beserta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing.
Penghitungan upah bertumpu pada tiga variabel pokok—yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan—dengan rumus yang memasukkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0. Guna menjaga akurasi, Kemnaker menyusun estimasi KHL berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal, ditambah klasterisasi 11 parameter karakteristik daerah untuk level kabupaten/kota.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” katanya.
Pemerintah telah mengunci jadwal penetapan upah minimum 2027 secara berjenjang agar seluruh daerah memiliki kepastian hukum sebelum pergantian tahun. Pengumuman UMP 2027 dijadwalkan paling lambat pada 21 November 2026, disusul penetapan UMSP lima hari setelahnya pada 26 November 2026.
Adapun batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, sedangkan UMSK wajib diumumkan paling lambat lima hari usai penetapan UMK atau tepatnya pada 30 November 2026.
sumber : Kemnaker















