Komisi III DPR Desak Sahkan RUU Penyadapan Usai Terungkap 6.000 Pihak Disadap

RUU Penyadapan
Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi III DPR RI, Machfud Arifin

Jakarta, PR Politik – Informasi mengenai penyadapan massal yang menyasar ribuan figur strategis nasional mulai dari Kepala Negara, anggota parlemen, hingga kalangan pengusaha memicu kekhawatiran serius akan potensi penyalahgunaan perangkat intelijen negara. Tanpa payung hukum setingkat undang-undang yang membatasi kewenangan aparat, alat pengintai yang dibeli menggunakan uang rakyat rawan disalahgunakan di luar koridor hukum.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, menyuarakan peringatan keras agar parlemen dan pemerintah segera merampungkan pengaturan penggunaan alat sadap demi melindungi privasi warga negara sekaligus mencegah penyimpangan kekuasaan.

“Tapi hampir di kehidupan masyarakat semua orang ngomong, kita disadap. Kita ini disadap. Dan fakta yang terjadi kemarin itu 6.000 disadap. Baik itu presiden, pejabat, Komisi III, pengusaha. Angka 6.000 itu bukan sedikit, semuanya disadap. Ini mengerikan. Untuk itu kita ingin mengatur, membuat undang-undang. Membatasi untuk tidak melakukan penyimpangan dalam penggunaan alat sadap yang dibeli oleh negara,” tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Selain menyoroti urgensi pengaturan penggunaan alat sadap, ia mengusulkan agar jajaran Komisi III diberi akses melihat langsung spesifikasi serta kemampuan perangkat penyadapan milik kepolisian sebelum membahas draf regulasi lebih jauh. Ia menilai kepemilikan perangkat intelijen di tubuh Badan Intelijen Keamanan telah tersebar luas hingga ke tingkat daerah sehingga pemahaman teknis mutlak dikuasai para legislator.

“Mungkin rekan-rekan termasuk mungkin kita, banyak yang tidak mengetahui pak ketua. Mungkin disarankan nanti supaya lebih tahu dan lebih dalam kapan kita diberi waktu untuk bisa melihat alat yang digunakan ini seperti apa. tipenya apa. Kita menyarankan untuk itu dulu. Bicara membahas undang-undang tapi kita nggak pernah tahu alatnya seperti apa. Ini perlu nanti, ini usulan saya pak ketua. Kalau bisa nanti bisa melihat alatnya seperti apa. Bicara alat penyadapan ini di Kepolisian aja sendiri sangat banyak. Badan Inteljen Keamanan ini di tingkat daerah pun hampir semua alat punya sadap,” ujarnya.

Baca Juga:  Ujang Bey: Pemindahan Ibu Kota Jangan Setengah-Setengah, ASN Harus Diberi Benefit Lebih

Ia menjelaskan bahwa pengaturan penggunaan alat sadap di tubuh kepolisian selama ini masih bertumpu pada Peraturan Kapolri yang dinilai sudah tidak memadai untuk menjawab kompleksitas pengawasan modern. Oleh karena itu, perumusan batasan wewenang dan mekanisme pertanggungjawaban dalam RUU Penyadapan wajib segera ditindaklanjuti secara komprehensif.

“Ini yang perlu kita rumuskan bersama. Undang-undang ini segera diwujudkan yang untuk menghindari penyimpangan daripada yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Dibatasi semuanya, diatur semuanya. Ini memang undang-undangnya yang di polisi masih peraturan Kapolri saja. Bukan tahun 2010 kalau tidak salah. Jadi ini undang-undang penting untuk segera diwujudkan, hari ini masukkan dari Kabik,” pungkasnya.

sumber : Fraksi Nasdem

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini