Jakarta, PR Politik – Pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik tidak boleh sekadar menjadi catatan formalitas administratif di atas kertas. Pengalokasian anggaran publik wajib dibuktikan lewat transparansi penyerapan serta dampak pendidikan politik yang konkret bagi masyarakat dan kader di akar rumput.
DPW Partai Perindo DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam menjalankan mandat regulasi mengenai penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk penguatan kualitas sumber daya manusia organisasi.
“Ini adalah komitmen kami untuk mengelola dana publik sebaik-baiknya, setransparan-transparannya, dan juga sebermanfaat-bermanfaatnya,” tegas Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra.
Melalui penyelenggaraan Akademi Partai Perindo Jakarta Gelombang 1, jajaran pengurus menargetkan penataan keanggotaan dan struktur internal dari tingkat DPD, DPC, hingga DPRT se-DKI Jakarta. Pembenahan infrastruktur kader ini dirancang sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi tahapan verifikasi faktual (verpol) partai politik pada 2027.
Langkah konsolidasi dini ini diposisikan sebagai pijakan strategis agar mesin partai siap bertarung maksimal pada ajang Pemilu 2029 mendatang.
“Selain itu kami juga saat ini mempersiapkan keanggotaan kader Partai Perindo. Kami siap menempuh verifikasi faktual partai politik yang dimana menjadi target kami di tahun 2027 untuk bisa siap menembus verpol hingga akhirnya bisa bertarung lagi di Pemilu 2029 maupun selanjutnya,” katanya.
Di luar isu internal, Perindo DKI bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) pasang badan merespons wacana revisi UU Pemilu di Senayan. Pihaknya menolak usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen dan konsisten memperjuangkan angka 1 persen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia menegaskan bahwa penurunan ambang batas penting agar suara pemilih dalam pemilu tidak terbuang sia-sia dan dapat terkonversi menjadi kursi wakil rakyat di parlemen.
“Itulah yang juga kami bahas dalam kegiatan Akademi Perindo saat ini yaitu bagaimana mengawal suara-suara rakyat supaya mereka bisa terkonversi menjadi satu kursi misalnya di DPR RI ataupun kursi-kursi lainnya,” pungkasnya.
sumber : Partai Perindo
