Jakarta, PR Politik – Pengesahan payung hukum baru di bidang pertanahan menjadi titik balik penting bagi nasib kelompok agraris di Indonesia. Regulasi ini diproyeksikan membuka akses keadilan ekonomi bagi masyarakat miskin yang selama ini marjinal dan kerap kehilangan hak atas tanah.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyebut terobosan hukum ini sebagai babak baru yang menghidupkan harapan rakyat kecil di sektor perdesaan dan pesisir.
“Ini kebahagiaan bagi seluruh petani dan seluruh pihak, terutama orang-orang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan, untuk kembali mendapatkan peluang masa depan melalui reforma agraria,” ujar tokoh yang akrab disapa Gus Muhaimin tersebut.
Ia menilai pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara merupakan capaian fundamental pemerintah. Bahkan, ia mengutip pandangan elemen pejuang agraria yang menyebut hadirnya regulasi ini setara dengan peristiwa sejarah besar.
“Ini prestasi Pak Prabowo yang harus kita syukuri. Lahirnya Badan Reforma Agraria ini merupakan prestasi yang sangat fundamental. Bahkan, teman-teman pejuang reforma agraria menyebut ini sebagai proklamasi kedua,” tegasnya saat mengukuhkan Pengurus DPN Gerbang Tani periode 2026–2031 di Jakarta.
Melalui skema baru ini, BRAN diharapkan mampu menyelesaikan sengketa lahan berkepanjangan sekaligus menciptakan jaminan kepastian hukum, pasokan pupuk, dan akses pasar. PKB menegaskan penataan tanah harus dibarengi pemberdayaan ekonomi agar daya beli warga meningkat drastis.
Ia menekankan bahwa penguatan sektor agraris bukan sekadar komoditas politik, melainkan syarat utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau negara ini mau maju, rakyatnya sejahtera, makmur, daya belinya tinggi, dan pertumbuhan ekonominya baik, ya harus dimulai dari pertanian. Tidak ada jalan lain, petani dan nelayan harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
sumber : PKB
