Jakarta, PR Politik – Partai Golkar melalui Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, dan Sri Radjasa Satchandra, mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Somasi tersebut berkaitan dengan pernyataan yang dinilai mengandung fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan mengaitkannya pada dugaan keterlibatan dalam kasus penyadapan Presiden.
Melalui somasi bernomor 01/SOM/PP-BAKUMHAM/XI/2026, Bakumham memberikan waktu 3 x 24 jam kepada kedua pihak untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, maupun saluran komunikasi lainnya.
Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Lopati, mengatakan somasi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, pengurus Bakumham telah melakukan pembahasan internal dan menerima kuasa untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Awalnya skenario kami langsung membuat laporan polisi. Namun, atas arahan Ketua Umum selaku pemberi kuasa, kami diminta menyampaikan somasi terlebih dahulu. Apabila tidak diindahkan, kami akan langsung melakukan laporan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Derek dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Bakumham, terdapat sejumlah narasi yang beredar sejak 7 November 2026 yang dinilai mengarahkan tuduhan kepada Bahlil Lahadalia. Narasi tersebut antara lain menyebut Ketua Umum Partai Golkar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden, mengikuti pertemuan dengan sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan kasus tersebut tiga jam sebelum penangkapan, serta melakukan kriminalisasi untuk memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Bakumham menilai pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung fakta maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Konten yang dipersoalkan disebut telah disebarluaskan melalui kanal YouTube dan berbagai platform media sosial sehingga memicu keresahan di kalangan kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar.
Derek menegaskan bahwa pemberian kuasa kepada Bakumham merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan partai dalam memberikan perlindungan hukum kepada Ketua Umum.
“Menyerang harkat dan martabat Ketua Umum Partai Golkar wajib dibela oleh institusi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, posisi Ketua Umum Partai Golkar tidak hanya berkaitan dengan kapasitas personal, tetapi juga sebagai mandataris Musyawarah Nasional (Munas). Karena itu, Bakumham memandang persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara kelembagaan.
Dalam somasi terbuka tersebut, Bakumham juga meminta seluruh pihak yang telah menyebarluaskan konten terkait untuk menghapus atau menurunkan unggahan (take down) serta menghentikan penyebarluasan informasi yang dipersoalkan.
Bakumham turut mencantumkan sejumlah ketentuan hukum sebagai dasar dugaan pelanggaran, di antaranya ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pencemaran nama baik dan fitnah.
Derek menegaskan bahwa apabila dalam tenggat waktu yang diberikan tidak terdapat pencabutan pernyataan dan permohonan maaf, pihaknya akan melanjutkan proses hukum dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Bahlil Lahadalia.
“Jika dalam tiga hari ke depan Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Satchandra tidak menyampaikan permohonan maaf, kami akan melakukan upaya hukum dengan tetap berkoordinasi dengan klien kami, Bapak Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bakumham menyatakan siap menginstruksikan jajaran Partai Golkar di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengawal proses hukum tersebut dan memberikan dukungan kepada kepolisian sesuai wilayah masing-masing.
Derek berharap somasi terbuka tersebut dapat menjadi jalan penyelesaian sebelum persoalan berlanjut ke proses hukum.
“Kami berharap somasi ini dapat disebarluaskan karena disampaikan secara terbuka dengan pertimbangan kami tidak mengetahui alamat pasti pihak-pihak yang bersangkutan. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara patut sebelum ditempuh upaya hukum,” pungkasnya.
