Jakarta, PR Politik – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapati desakan keras dari Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Hilman Mufidi untuk menggelar evaluasi pelaksanaan TKA Kemendikdasmen secara menyeluruh, di mana langkah korektif ini disuarakan usai terungkapnya 308 satuan pendidikan jenjang SMA yang terindikasi melakukan tindakan pelanggaran serta kecurangan dalam ujian terstandar nasional tersebut.
Penemuan dugaan manipulasi ujian nasional ini dinilai memicu ancaman serius terhadap integritas serta objektifitas penilaian akademis siswa di seluruh Indonesia.
“Kami meminta Kemendikdasmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan TKA setelah ditemukan 308 satuan pendidikan yang diduga melanggar. Ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/11).
Ia menanggapi langkah kementerian yang menyurati Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag di 33 provinsi guna menindaklanjuti ratusan aduan publik, sembari mengingatkan bahwa kecurangan yang dibiarkan akan merobohkan kredibilitas asesmen sekolah.
“Esensi TKA bukan sekadar menyelenggarakan ujian dan menghasilkan nilai, tetapi harus mampu memberikan gambaran kemampuan akademik siswa secara objektif. Jika prosesnya tidak jujur, bagaimana kita bisa memastikan hasilnya benar-benar menggambarkan kemampuan siswa?” tegasnya.
Ia mendesak agar proses investigasi menyasar keseluruhan rantai ujian, mulai dari keandalan peranti komputer, pengetatan pengawasan, hingga proteksi bank soal demi melindungi hak-hak siswa yang mengerjakan dengan jujur.
“Jangan sampai sekolah yang menjalankan TKA dengan jujur justru dirugikan oleh satuan pendidikan yang melakukan kecurangan. Ini menyangkut keadilan bagi siswa yang sudah belajar dan mempersiapkan diri,” terangnya.
Legislator PKB ini memperingatkan agar penanganan 308 sekolah tersebut diusut transparan hingga berujung pada sanksi tegas, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana jika terbukti ada keterlibatan oknum terorganisasi.
“Kalau tidak ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terbukti, dikhawatirkan praktik serupa akan terus berulang karena tidak ada konsekuensi yang memberikan efek jera. Kita ingin TKA menjadi instrumen penilaian yang dipercaya,” ucapnya.
Di samping itu, ia mendorong penguatan keamanan siber pada aplikasi TKA untuk menutup celah kecerdasan buatan (AI) serta kebocoran soal menjelang pelaksanaan ujian periode mendatang.
“Pemerintah harus melihat secara mendalam apakah sistem penyelenggaraan, mekanisme pengawasan, hingga penegakan aturan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pengamanan ujian berbasis teknologi harus diperketat,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB
