Jakarta, PR Politik (27/12) – Langkah pemerintah untuk menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp300 triliun pada tahun 2025 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) berharap kenaikan target ini dapat mendongkrak produksi dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
“Kami berharap dengan kenaikan target hingga Rp300 triliun dibandingkan penyaluran KUR di tahun 2024 yang mencapai Rp280 triliun, sektor UMKM akan kian terbantu sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, pada Jumat (27/12/2024).
Nasim menjelaskan bahwa keberhasilan penyaluran KUR menjadi salah satu indikator pertumbuhan sektor UMKM. Setelah terpukul oleh pandemi Covid-19, kabar penyaluran KUR di tahun 2024 yang mencapai 100,10% dari target Rp280 triliun merupakan berita menggembirakan. “Dari data Kemenko Perekonomian hingga Desember ini, penyaluran KUR 2024 melebihi target yang ditetapkan. Total KUR yang tersalurkan mencapai Rp280,28 triliun dan menjangkau 4,92 juta debitur. Kabar ini tentu mengembirakan kita semua,” katanya.
Baca Juga: Kurniasih Mufidayati Serap Aspirasi Pekerja Migran Indonesia di Jepang
Ia berharap tahun depan, pemerintah juga menyetujui KUR untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebagai dukungan untuk menyukseskan program ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia semakin kuat dari segi ketahanan pangan.
Selain itu, Nasim meminta agar pemerintah meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). “Ini upaya agar KUR semakin mudah diakses oleh semua kalangan,” ujarnya.
Nasim menegaskan bahwa penyediaan KUR untuk calon pekerja migran akan memberikan dampak besar bagi perlindungan dan peningkatan keterampilan pekerja. Dengan adanya KUR, calon pekerja dapat mengurus surat secara resmi dan menggunakan dana kredit untuk meningkatkan keterampilan mereka. “KUR bagi calon pekerja migran ini dapat membantu kesejahteraan ekonomi dan juga mengurangi risiko peminjaman ke pihak ilegal atau informal yang berisiko tinggi bagi pekerja migran,” katanya.
Legislator dari Dapil Jatim III ini menekankan bahwa program KUR ini wajib dikawal bersama. Optimalisasi penggunaan KUR, menurutnya, bisa menjadi salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “KUR ini juga diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
