Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak agar agenda pelibatan penyandang disabilitas pembentukan regulasi tidak sekadar berhenti pada formalitas konsultasi publik.
Ia menegaskan bahwa tanpa mekanisme partisipasi yang mengikat serta deliberatif, kebijakan inklusif hanya akan menjelma menjadi dokumen normatif yang berjarak dari realitas kebutuhan masyarakat rentan di lapangan.
“Undang-undang dan konstitusi sudah mengamanatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, kita tidak boleh berhenti pada frasa ‘penyandang disabilitas’ dalam teks hukum. Mereka harus dilibatkan secara aktif—bukan sekadar diundang mendengar—dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10).
Pernyataan tegas ini disampaikan merespons dorongan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang menuntut pelibatan bermakna kelompok disabilitas dalam pembuatan perundang-undangan.
Urgensi perombakan skema legislasi ini tecermin dari data Kementerian Sosial per Juli 2026, di mana baru sekitar 4 juta penyandang disabilitas terverifikasi dari total hampir 15 juta jiwa yang tercatat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, temuan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya 2,8 persen dari 17,9 juta penyandang disabilitas yang mampu menamatkan pendidikan tinggi, serta 70 persen pekerja disabilitas masih terjebak di sektor informal yang minim perlindungan.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin bahwa kebijakan yang kita buat selama ini belum menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Regulasi yang tidak disusun bersama penyandang disabilitas berisiko mengabaikan hambatan yang mereka hadapi setiap hari,” ujarnya.
Rerie menyoroti dari 67 RUU prioritas Prolegnas 2026, terdapat 38 rancangan undang-undang yang bersinggungan langsung dengan isu disabilitas, termasuk RUU Pemilu, Adminduk, Kepolisian, hingga KUHAP.
Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini meminta pembahasan RUU tersebut mewajibkan saluran konsultasi publik yang ramah aksesibilitas serta mengakomodasi masukan organisasi disabilitas.
“Ketika penyandang disabilitas duduk dalam proses pembentukan regulasi, mereka dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan aksesibilitas, hambatan komunikasi, dan beragam kondisi disabilitas yang tidak homogen. Ini bukan kemewahan demokrasi, ini kewajiban konstitusional,” jelasnya.
Sebagai komitmen konkret, ia mengusulkan percepatan harmonisasi Perda inklusif di seluruh daerah, evaluasi layanan publik secara berkala bersama kelompok disabilitas, serta perumusan mekanisme konsultasi wajib yang terdokumentasi secara transparan.
“Pelibatan bermakna bukan beban tambahan dalam proses legislasi. Ini adalah investasi untuk memastikan kebijakan kita benar-benar adil dan tidak meninggalkan siapa pun. Negara yang baik diukur dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang paling rentan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Nasdem
