Bogor, PR Politik – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, mendesak pemerintah untuk segera melakukan revitalisasi subsidi LPG 3 kg melalui integrasi Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menjamin akuntabilitas APBN.
Langkah percepatan pembenahan tersebut ia utarakan pascamengikuti kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina Patra Niaga di Bogor, Jawa Barat.
“Ya mari kita dudukkan apa yang ingin pemerintah capai? Apa yang ingin Pertamina lakukan dengan situasi ini? Karena dengan adanya MAP, sistem pendataan terhadap yang berhak menerima pada akhirnya juga tidak berfungsi. Nah oleh karena itu saya berkesimpulan memang perlu adanya revitalisasi terhadap tata kelola subsidi gas ini,” ujarnya lewat keterangannya, Sabtu (24/10).
Ia menilai momentum rencana penyaluran gas melon melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan program elektrifikasi harus dimanfaatkan untuk menyatukan seluruh skema bantuan sosial ke dalam satu basis data terpadu.
“Terutama tentu dengan rencana Pemerintah terhadap penyalurannya nanti melalui KDMP, kemudian ada rencana Pemerintah untuk elektrifikasi. Jadi saya kira ini adalah momentum bagaimana mengintegrasikan seluruh bantuan Pemerintah dalam sebuah sistem data yang sama dan kemudian tata kelola yang memenuhi akuntabilitasnya,” sambungnya.
Sorotan tajamnya mengarah pada temuan fakta lapangan yang menunjukkan bahwa kelompok desil 1 sampai 5 yang berhak hanya menyerap 50 persen subsidi, sementara sisanya dinikmati kelompok berkemampuan.
“Kalau melihat pembagian desil yang ada pada DTSEN, kelompok yang benar-benar berhak menerima yaitu desil 1 sampai 5 hanya menyerap sekitar 50 persen saja. Sementara 50 persen sisanya terbagi di desil 6 sampai 10 yang tergolong masyarakat berkemampuan, bahkan ada 5 persen data yang tidak masuk dalam desil,” ungkapnya.
Besarnya porsi LPG bersubsidi yang mencapai 96 persen dari total alokasi 8,1 juta ton Pertamina dinilai sangat membutuhkan pengawasan ketat agar terjadi efisiensi alokasi anggaran belanja negara.
“Ini penting agar ke depan APBN bisa kita hemat dan dialokasikan ke sektor yang lebih produktif, seperti membantu UMKM naik kelas dan memperkuat usaha mikro. Ini akan memberikan efek domino yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dengan tetap menjaga program subsidi bagi warga yang tidak mampu,” pungkasnya menegaskan pentingnya revitalisasi subsidi LPG 3 kg.
sumber : Fraksi Demokrat
