Jakarta, PR Politik – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar diskusi strategis bersama jajaran akademisi dan ilmuwan guna membahas tata kelola terpadu serta penanganan lahan gambut nasional. Berdasarkan hasil pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9), Presiden resmi menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai lembaga tunggal berbasis riset dan sains.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa keterlibatan para pakar bertujuan memperkuat kebijakan publik berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy), terutama dalam mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” jelasnya dalam keterangan resmi.
Strategi Berbasis Sains dan Penguatan Kearifan Lokal
Mendiktisaintek menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan BPGMN agar ditopang oleh basis data pemetaan komprehensif. Pemetaan tersebut berfungsi menentukan zonasi secara presisi, baik untuk kawasan konservasi, budidaya pertanian, perikanan, maupun pemanfaatan ekonomi produktif lainnya.
Di samping itu, Presiden meminta agar pendekatan penanganan lahan gambut turut mengintegrasikan praktik baik kearifan lokal masyarakat adat serta warga sekitar lokasi ekosistem.
“Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” katanya.
Garda Terdepan Desa dan Respon Cepat Karhutla
Dalam aspek pencegahan karhutla, pemerintah mengaktifkan kembali peran Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa. Hasil kajian para akademisi menunjukkan bahwa masyarakat setempat merupakan pihak paling krusial dalam memberikan respons awal terhadap titik api sebelum meluas.
“Tadi juga beberapa praktek baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya yang semuanya Bapak Presiden sangat menyambut baik agar hal-hal tadi bisa nantinya dijadikan sebagai referensi sekali lagi untuk badan yang akan segera dibentuk,” lanjutnya.
Edukasi Kebangsaan dan Riset 33 Juta Hektare Gambut
Guna menjamin keberlanjutan pemulihan lingkungan, aspek edukasi lingkungan hidup akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Langkah ini diambil untuk menanamkan kesadaran generasi muda mengenai vitalnya ekosistem gambut.
Presiden menegaskan bahwa seluruh kajian dan riset ilmiah harus terus berjalan tanpa henti agar potensi lahan seluas puluhan juta hektare tersebut dapat memberikan manfaat nyata tanpa merusak keseimbangan alam.
“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” tandasnya.
sumber : Kemensetneg
