Jakarta, PR Politik – Sekretaris Dewan Syariah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), KH. Mahmud Mahfudz, secara resmi membacakan poin-poin rekomendasi hasil Mudzakarah Ulama Nasional Dewan Syariah Pusat PKS 2026 di Ruang Delegasi, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).
Mudzakarah Ulama Nasional 2026 tersebut diselenggarakan sebagai langkah nyata menghadirkan panduan moral spiritual bagi masyarakat, sekaligus menjadi rujukan arah kebijakan bagi para pemangku kepentingan di tengah kepungan disrupsi teknologi, tantangan degradasi moral, dan dinamika ekonomi nasional.
“Di tengah disrupsi teknologi serta degradasi moral dan ekonomi, umat memerlukan ulama sebagai penyejuk, pemersatu, dan pemberi solusi,” bunyi poin utama rekomendasi Mudzakarah Ulama Nasional 2026 yang dibacakan KH. Mahmud Mahfudz.
Salah satu fokus perhatian dalam rekomendasi tersebut menyoroti maraknya penyimpangan serta kampanye perilaku seksual sesama jenis. Forum ulama mempertegas pandangan syariat Islam terkait persoalan ini, sembari menyerukan kepada umat untuk secara bijak membedakan antara prinsip penghormatan martabat manusia, pergulatan batin individu, norma syariat, dan gerakan kampanye sistematis yang berupaya merubah nilai-nilai sosial.
Sesuai rekomendasi, penolakan terhadap perilaku maupun gerakan kampanye tersebut wajib dilakukan tanpa aksi kekerasan dan persekusi. Bagi individu yang menghadapi pergulatan batin atau berikhtiar meninggalkan perilaku tersebut, forum mendorong tersedianya pendampingan berkelanjutan agar dapat kembali ke jalan agama serta menjalani proses pertobatan secara kondusif.
Mudzakarah Ulama Nasional 2026 merumuskan tiga pilar rekomendasi strategis yang dialamatkan kepada lingkungan keluarga, ulama/lembaga dakwah, serta jajaran pembuat kebijakan di tingkat pemerintah:
Pada tingkatan keluarga, para ulama menekankan pentingnya peran orang tua sebagai pembimbing dan pelindung anak melalui komunikasi yang humanis tanpa penghakiman, penyaringan konten digital, serta bimbingan konselor Muslim jika ditemukan gejala khusus.
Sementara bagi institusi dakwah dan ulama, forum mengamanatkan dakwah yang penuh hikmah dan solutif. Masjid didorong menjadi ruang aman (safe space) dengan menyediakan fasilitas bimbingan psikospiritual cuma-cuma yang terintegrasi dengan tenaga kesehatan jiwa, didukung oleh para dai berliterasi digital tinggi.
Adapun kepada pemangku kebijakan, forum mendesak penyempurnaan regulasi pencegahan kampanye penyimpangan kesusilaan, percepatan pengesahan Undang-Undang Ketahanan Keluarga di parlemen, kewajiban penapisan (filtering) platform digital atas konten pornografi dan eksploitasi anak, penghentian hibah/pendanaan asing bermuatan agenda sesama jenis, serta penyediaan layanan konseling berbasis nilai Islam di setiap satuan sekolah.
sumber : PKS
