Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, menyoroti kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan meski sudah menerima berbagai bentuk dukungan pemerintah, termasuk penyertaan modal negara (PMN).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Garuda Indonesia di DPR, Senin (22/9), Hakim mengingatkan bahwa keberlangsungan maskapai pelat merah itu tidak lepas dari peran Panja Penyelamatan Garuda yang dibentuk Komisi VI pada 2022.
“Kalau 2022 lalu tidak ada Panja Penyelamatan Garuda, tidak mungkin ada Garuda saat ini. Namun, setelah PMN Rp7,5 triliun, IPO yang menghasilkan Rp4,75 triliun, hingga dukungan Danantara Rp6,65 triliun, perbaikan yang ditunjukkan belum signifikan,” tegas Hakim.
Ia menilai kondisi keuangan Garuda masih rapuh. Ekuitas terus tergerus, aset menurun, dan meski EBITDA 2024 serta kuartal I 2025 tercatat positif, kinerja secara keseluruhan tetap berujung pada kerugian.
“EBITDA margin di 2024 mencapai 28,5 persen, tetapi di kuartal I 2025 turun jadi 27 persen. Nett loss margin justru lebih besar, sehingga kerugiannya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,” jelasnya.
Hakim juga menyinggung cadangan keuangan Garuda yang sudah habis sejak 2021 serta fakta bahwa sejak IPO 2011 hingga kini perusahaan belum pernah membagikan dividen. Ia menekankan bahwa perbaikan hanya akan tercapai jika dimulai dari internal perusahaan.
“Yang bisa memperbaiki Garuda adalah insan-insan di dalamnya. Perubahan kultur perusahaan itu kunci. Kalau hanya disuntik dana tetapi budaya kerja tidak berubah, sulit bagi Garuda untuk sehat kembali,” ungkapnya.
Legislator asal PAN itu turut mengkritisi kebijakan lama yang dinilai tidak produktif, seperti skema minimum jam terbang bagi pilot dan awak kabin. Menurutnya, efisiensi tidak akan tercapai tanpa reformasi menyeluruh.
Selain itu, Hakim menolak wacana penggabungan Garuda dengan Pelita Air dan meminta kejelasan terkait mekanisme dana Rp6,65 triliun dari Danantara.
“Saya ingin tahu, Rp6,65 triliun dari Danantara itu mekanismenya apa? Apakah hutang, rights issue, atau bagaimana?” tanya Hakim.
Ia menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawal agar Garuda tidak sekadar bergantung pada dana segar pemerintah, melainkan benar-benar melakukan reformasi internal yang berdampak nyata bagi keberlangsungan perusahaan.
Sumber: fraksipan.com
