Jakarta, PR Politik – DPR RI resmi mengesahkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah melalui Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (26/8/2025). Seiring proses peralihan kewenangan dari Kementerian Agama, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mengingatkan agar transisi kelembagaan tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan jamaah.
“Kementerian Haji dan Umrah adalah tonggak baru penyelenggaraan ibadah haji yang diharapkan semakin baik. Negara hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan umrah. Karena itu, transisi kelembagaan ini jangan sampai mengganggu layanan jamaah,” ujar Kiai Maman, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ia menjelaskan, transisi mencakup pengalihan tugas dan fungsi, pegawai, pendanaan, perlengkapan, hingga dokumen dari Kementerian Agama dan Badan Pengelola Haji (BP Haji) ke Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, diperlukan koordinasi intensif agar pengalihan berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan.
Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, Indonesia harus memastikan pelayanan tetap menjadi prioritas utama. Kiai Maman menekankan, baik musim haji maupun perjalanan umrah yang berlangsung setiap hari, tidak boleh terganggu oleh persoalan transisi.
“Transisi ini jangan sampai mengganggu kenyamanan jamaah, terutama dalam pengelolaan sistem informasi dan data umrah. Hambatan sekecil apa pun bisa menimbulkan keresahan. Maka harus dipastikan semua berjalan baik,” tegasnya.
Selain itu, Kiai Maman mendorong Kementerian Haji dan Umrah segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk biro perjalanan dan masyarakat. Menurutnya, sosialisasi menjadi langkah penting agar jamaah tetap tenang dan yakin bahwa keberangkatan mereka tidak akan terhambat.
“Jangan sampai ada jamaah yang tertunda keberangkatannya hanya karena masalah administratif. Kami minta koordinasi dan sosialisasi dilakukan secara intensif agar tidak ada kendala,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
