Bekasi, PR Politik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat langkah pengendalian banjir di Kota Bekasi melalui percepatan tujuh paket pekerjaan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan dukungan penuh kementeriannya. “Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Bekasi,” kata Menteri Dody pada 5 Maret 2025.
Sebagai tindak lanjut, tiga dari tujuh paket pekerjaan pengendalian banjir telah mulai dikerjakan, yaitu Paket 1, Paket 6, dan Paket 7. Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air, T. Maksal Saputra, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (28/8).
Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan dan peninggian tanggul serta normalisasi sungai, meskipun masih ada beberapa kendala, salah satunya terkait masalah lahan.
“Untuk itu mohon dukungan dari semua pihak terkait masalah lahan ini, agar kegiatan konstruksi dapat dipercepat,” ujar Maksal.
Perwakilan Pemerintah Kota Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap program pengendalian banjir ini dan telah melakukan koordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Rombongan, H. Syaiful Huda, menyoroti banjir yang berulang di Kota Bekasi. Huda menegaskan pentingnya percepatan penanganan agar kejadian seperti pada Maret 2025 tidak terulang.
Menurut Huda, kendala pembebasan lahan oleh pemerintah daerah menjadi perhatian. Komisi V akan membahas persoalan anggaran bersama pemerintah untuk mencari solusi.
“Tentu masalah banjir ini tidak bisa langsung dihilangkan, tetapi kita pastikan dapat dikendalikan potensi banjir yang terus menerus menjadi persoalan ini dan dituntaskan dengan sebaik – baiknya,” ujar Huda.
sumber : Kemenpu RI
