Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap praktik penghangusan pulsa dan kuota internet oleh seluruh provider telekomunikasi di Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut merugikan konsumen secara sepihak dan mencerminkan pelayanan yang tidak adil, terlebih di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital.
“Dalam era digital saat ini, pulsa dan kuota internet bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Oleh karena itu, praktik penghangusan pulsa dan kuota yang telah dibeli oleh konsumen merupakan bentuk pelayanan yang tidak berkeadilan,” tegas Kang Aher dalam pernyataan tertulisnya kepada media.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II itu juga menegaskan bahwa Komisi I DPR RI berencana memanggil Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta seluruh operator seluler guna meminta klarifikasi dan mengevaluasi kebijakan masa berlaku pulsa dan kuota yang menyebabkan hangusnya hak konsumen.
“Kami di Komisi I DPR RI akan mendorong lahirnya regulasi yang lebih melindungi hak-hak konsumen. Pulsa dan kuota yang sudah dibeli adalah hak milik konsumen, dan seharusnya tidak hangus hanya karena lewat masa aktif, selama belum digunakan,” jelas mantan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS periode 2020–2025 itu.
Lebih lanjut, Ahmad Heryawan yang juga pernah menjabat Gubernur Jawa Barat selama dua periode ini mengajak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk turut bersinergi memperjuangkan hak masyarakat atas layanan telekomunikasi yang transparan dan akuntabel.
“Kedepan, kita harus mendorong sistem yang memungkinkan konsumen menggunakan seluruh haknya tanpa tekanan waktu yang tidak proporsional. Menjadi pertanyaan adalah jika air atau listrik tidak hangus ketika tidak digunakan, akan tetapi mengapa pulsa dan kuota harus hangus?” demikian tutup Kang Aher.
Sumber: fraksi.pks.id
