Bandung, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, menegaskan bahwa pihaknya telah memantau secara serius informasi terkait pembongkaran dan relokasi siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran, Kota Bandung. Ia mengakui kecemasan yang dirasakan oleh para siswa maupun para guru atas situasi tersebut.
“Kami berharap proses belajar-mengajar tidak terganggu oleh pembongkaran ini. Relokasi sementara harus berjalan lancar, dan yang terpenting, hak pendidikan anak-anak harus tetap terjamin. Komisi X akan mengawal proses renovasi agar tidak merugikan peserta didik,” tegas Habib.
Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan keresahan peserta didik SLBN A Pajajaran viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah anak menyampaikan kegelisahan mereka atas rencana penggusuran sekolah yang akan dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat. Dua bangunan sekolah, yaitu gedung C dan D, telah dibongkar pada Rabu (14/5/2025). Kedua gedung ini memiliki sembilan ruangan dan selama ini digunakan oleh 70–80 siswa dari total 111 peserta didik yang menempuh pendidikan dari jenjang TK, SD, hingga SMP.
Gedung yang dibongkar tersebut merupakan bagian dari dua bangunan cagar budaya yang terdaftar resmi dalam Cagar Budaya Kota Bandung dan dilindungi oleh peraturan daerah. Sejak Senin (19/5/2025), sebagian siswa telah direlokasi ke SLB Cicendo dan SLB Negeri A sebagai lokasi belajar sementara.
Berdasarkan informasi yang diterima Habib, pembongkaran gedung dilakukan sebagai bagian dari rencana renovasi, hasil kesepakatan antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pengurus SLBN A Pajajaran. Usai direnovasi, kawasan tersebut akan difungsikan kembali untuk tiga keperluan, yakni Sekolah Luar Biasa Negeri, layanan rehabilitasi, dan Sekolah Rakyat.
Habib menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan inklusif yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Para peserta didik tidak dikenakan biaya pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan akan mendapatkan fasilitas asrama secara gratis. Negara menanggung seluruh biaya, mulai dari konsumsi, pendidikan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah.
“Ini adalah program mulia yang harus didukung semua pihak karena bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya. Kami harap tidak ada kesalahpahaman yang mengganggu pelaksanaannya. Segala persoalan bisa diselesaikan melalui dialog,” tambahnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat ini juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dan Kementerian Sosial harus menjamin seluruh hak peserta didik SLBN tidak terabaikan selama proses renovasi berlangsung. Ia meminta agar semua siswa dapat kembali ke sekolah semula setelah renovasi selesai dilakukan.
“Negara wajib menjamin pendidikan bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas,” pungkas Habib.
Sumber: fraksipkb.com
