Jakarta, PR Politik – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait perkembangan penanganan dampak bencana banjir terhadap sektor pendidikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). Laporan tersebut mencakup kondisi sekolah terdampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta langkah-langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan data rinci mengenai jumlah satuan pendidikan yang terdampak, meskipun tingkat kerusakan spesifik masih dalam proses pendataan.
“Untuk PAUD yang terdampak 767, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak 3.274. Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.
Selain itu, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sebanyak 6.431 ruang kelas mengalami kerusakan. Kerusakan juga melanda 3.489 unit sarana prasarana lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, tempat ibadah, dan perangkat IFP (interactive flat panel). Total toilet yang mengalami kerusakan mencapai 3.420 unit.
Dalam upaya penanganan awal, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk barang dan uang.
Bantuan dalam bentuk barang yang telah disalurkan meliputi:
-
148 unit tenda ruang kelas darurat.
-
15.000 school kit.
-
7.500 bingkisan anak.
-
2.000 sepatu.
-
700 family kit.
-
65.000 eksemplar buku, teks, dan nonteks.
Bantuan dalam bentuk uang mencakup:
-
Bantuan dari anggaran existing sebesar Rp21,1 miliar.
-
Bantuan dari anggaran revisi sebesar Rp18,53 miliar.
-
Tunjangan khusus guru di daerah bencana sebesar Rp35 miliar dari anggaran revisi.
Abdul Mu’ti menambahkan, “Yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2.000.000 per guru dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025.”
Terkait kebijakan kurikulum, Abdul Mu’ti menyampaikan skenario penyesuaian kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana, yang dibagi dalam tiga fase:
-
Tanggap Darurat (0–3 bulan): Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial (literasi dan numerasi dasar), kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
-
Pemulihan Dini (3–12 bulan): Kurikulum adaptif berbasis krisis, program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi, serta sistem asesmen transisi.
-
Pemulihan Lanjutan (1–3 tahun): Integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat.
“Untuk pemulihan dini 3-12 bulan, kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. Tiga, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Empat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio, atau untuk kerja sederhana. Kemudian, pemulihan lanjutan 1-3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat,” ungkap Abdul Mu’ti.
sumber : Kemensetneg RI
