DPR RI: Kredit Industri Kecil Harus Benar-Benar Menyentuh Pelaku Usaha di Lapangan
Jakarta, PR Politik – Di tengah pembahasan kebijakan industri yang sarat dengan angka dan skema pembiayaan, satu pesan tegas mengemuka dari ruang rapat Komisi VII DPR RI: kredit industri kecil tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus nyata dirasakan pelaku usaha di lapangan. Pesan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai […]
DPR Dorong Komdigi Antisipasi Dampak Kebebasan AI di Ruang Digital
Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi dampak kebebasan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di ruang digital. Hal tersebut disampaikan Mulyadi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkodigi) […]
Legislator Demokrat Frederik Kalalembang Tekankan Kebebasan Berekspresi dan Independensi Polri
Jakarta, PR Politik – Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026), dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat relasi antara institusi kepolisian dan prinsip-prinsip demokrasi. Forum tersebut tidak hanya membahas isu kelembagaan Polri, tetapi juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan berekspresi sebagai fondasi utama dalam […]
Legislator Demokrat Hinca Panjaitan Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Demokrat DPR RI menegaskan sikapnya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrat Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, yang menilai pengaturan tersebut sudah tepat dan perlu dipertahankan. Penegasan itu disampaikan Hinca dalam Rapat […]
Kapoksi PAN Komisi III DPR Endang Agustina Tegaskan Penolakan Wacana Polri di Bawah Kementerian
Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan penolakan tegas terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menilai gagasan tersebut berpotensi membawa Indonesia kembali pada praktik masa lalu dan mengulang kesalahan sejarah dalam tata kelola institusi […]
Komisi XII DPR RI Tegaskan Pencabutan Izin Perusahaan di Sumatera Harus Diikuti Penegakan Hukum Lingkungan
PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin operasional 28 perusahaan di Pulau Sumatera sebagai langkah penting dalam penataan ulang tata kelola sumber daya alam. Namun, ia menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif semata. “Bencana banjir bandang dan […]
Komisi IV DPR RI Tegaskan Alih Fungsi Lahan Jadi Persoalan Tata Kelola Negara
Jakarta, PR Politik – Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Pantau Gambut, dan Serikat Petani Indonesia, pada Senin (26/1). RDPU tersebut digelar untuk memperdalam persoalan alih fungsi lahan, perlindungan hutan dan gambut, serta […]
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal Tekankan Transparansi dan Perlindungan Konsumen di Kasus Investasi
Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menekankan urgensi transparansi, kepastian layanan, serta perlindungan konsumen dalam penanganan berbagai kasus investasi dan praktik penawaran produk jasa keuangan di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hekal mengapresiasi sejumlah program perlindungan investasi yang […]
Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan Tegaskan Pembaruan KUHAP dan KUHP Ubah Paradigma Penegakan Hukum
Pangkal Pinang, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diarahkan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap paradigma penegakan hukum di Indonesia. Pembaruan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi menyentuh cara pandang aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana. […]
Membangun Etika dan Adab Politik Bermartabat dalam Perspektif Politik Public Relations
PR Politik – Dalam sistem demokrasi modern, politik tidak lagi semata-mata tentang perebutan kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan itu dikomunikasikan, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sinilah Politik Public Relations (Political PR) memainkan peran strategis: membangun relasi kepercayaan antara penguasa dan rakyat melalui komunikasi yang etis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Etika dan Adab Politik sebagai […]