DPR Dorong Komdigi Antisipasi Dampak Kebebasan AI di Ruang Digital

Anggota Komisi I DPR RI, Mulyadi | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi dampak kebebasan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di ruang digital.

Hal tersebut disampaikan Mulyadi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkodigi) Meutya Hafid beserta jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Mulyadi, perkembangan teknologi AI yang semakin masif di media sosial membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang tidak benar.

“Di media sosial itu sekarang agak bingung, mana yang benar mana yang enggak benar itu sudah enggak jelas, apalagi sekarang sudah ada AI,” kata Mulyadi.

Karena itu, legislator Partai Demokrat tersebut meminta Menkodigi menjelaskan secara komprehensif strategi dan langkah antisipatif yang telah disiapkan Komdigi dalam menghadapi maraknya penyebaran informasi hoaks di ruang digital.

“Maka dari itu sejauh mana antisipasi dari Komdigi untuk memberikan informasi yang akurat ke masyarakat karena begitu bebasnya ruang digital saat ini dengan teknologi yang begitu maju,” ujarnya.

Mulyadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Barat ini mengingatkan pentingnya kesiapan negara, khususnya Komdigi, dalam mengantisipasi dampak terburuk dari kebebasan AI di ruang digital. Menurutnya, ketidaksiapan tersebut berpotensi memberikan pengaruh negatif yang besar, terutama terhadap generasi muda.

“Dan tentu ini kalau tidak kita lakukan antisipasi dari awal ini akan berpengaruh terhadap generasi muda kita,” tegasnya.

Selain itu, Mulyadi juga meminta Komdigi memaparkan perbandingan kesiapan Indonesia dengan negara-negara lain dalam meminimalkan dampak negatif AI di ruang digital. Ia menilai pembelajaran dari negara lain penting sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan nasional.

Baca Juga:  Legislator Komisi V DPR Muhammad Lokot Nasution Desak Basarnas Edukasi Kesiapsiagaan Bencana ke Sekolah

“Apa ada perbandingan di negara tetangga kita misalnya Singapura atau negara lain, seperti apa mereka memposisikan dan menyeleksi sehingga informasi yang muncul di ruang digital itu tidak menyesatkan atau menimbulkan dampak yang negatif,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru