Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai krisis energi global akibat konflik Iran–Israel–Amerika Serikat harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membenahi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Eddy menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai respons jangka pendek untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah cepat yang dapat membantu efisiensi energi dalam waktu dekat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang tetap harus difokuskan pada pembenahan sistem subsidi energi nasional agar lebih efektif.
“Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Eddy.
Ia menekankan bahwa pembenahan subsidi energi penting untuk menciptakan keadilan, sehingga bantuan negara tidak justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tergolong mampu.
“Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir potensi salah sasaran,” lanjutnya.
Eddy juga mengungkapkan bahwa berdasarkan berbagai data, sebagian besar pengguna BBM dan LPG bersubsidi justru berasal dari kalangan masyarakat mampu. Kondisi tersebut dinilai menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi energi secara menyeluruh.
“Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga efektivitas negara dalam mengelola sumber daya secara adil, efisien, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eddy mendorong agar anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga memastikan Indonesia memiliki sistem energi yang lebih mandiri di masa depan.
“Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan guna menjamin keandalan energi nasional ke depan. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan energi,” pungkasnya.
