Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera mengambil langkah mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia menyusul memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara serta gangguan penerbangan internasional.
Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah untuk memantau kondisi dan keselamatan jemaah Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Perhatian khusus diberikan kepada jemaah yang menggunakan penerbangan dengan rute transit di Doha, Qatar, serta Dubai, yang dinilai paling berisiko terdampak apabila terjadi penutupan ruang udara secara mendadak.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar Abdul Wachid di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Abdul Wachid juga menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta perlunya sinergi dengan otoritas negara dalam memastikan perlindungan jemaah.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya jemaah yang tertahan di negara transit apabila situasi keamanan di kawasan tersebut terus memanas. Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyiapkan langkah darurat guna mengantisipasi kondisi tersebut.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” tambahnya.
Memasuki bulan suci Ramadan yang biasanya diikuti lonjakan keberangkatan jemaah umrah dari Indonesia, Abdul Wachid juga mengimbau masyarakat untuk menunda rencana perjalanan hingga terdapat kepastian mengenai kondisi keamanan penerbangan dan situasi kawasan.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” kata Wachid.
Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi di Timur Tengah dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan maksimal demi menjamin keselamatan seluruh jemaah Indonesia.
