Jakarta, PR Politik – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan secara hukum dan operasional bahwa penerapan skema bagi hasil gross split hanya diberlakukan pada tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas). Model perhitungan tersebut dipastikan tidak akan pernah diinvasi atau diterapkan pada sektor mineral dan batubara (minerba).
Menurutnya, seluruh draf regulasi fiskal maupun teknis yang saat ini berlaku di sirkuit industri minerba tetap mengacu penuh pada ketentuan legal formal yang sudah ada tanpa mengalami pergeseran klausul sedikit pun.
“Sistem di ESDM yang menganut mazahb gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali,” tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6).
Penegasan politik dan regulasi tersebut diledakkan oleh Menteri ESDM usai menghadiri rapat tertutup Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional bersama jajaran Pimpinan DPR RI. Forum krusial tersebut terpantau ikut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN/COO Danantara Indonesia Dony Oskaria.
Ia menguraikan bahwa draf klarifikasi ini mendesak untuk disebarluaskan guna mereduksi sirkulasi kesalahpahaman siber dan lapangan di kalangan pelaku usaha nasional maupun global. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya rumor mengenai isu perluasan skema gross split di seluruh direktorat Kementerian ESDM. Ia mempertegas bahwa kebijakan kontraktual itu murni dikunci untuk sektor hulu migas demi menjalankan instruksi langsung dari Presiden RI.
Bagi pemerintah, menjaga draf kepastian regulasi merupakan jangkar utama untuk membentengi iklim investasi serta menjamin keberlangsungan usaha pertambangan domestik. Otoritas ESDM memberikan garansi bahwa tidak akan ada manuver kebijakan mendadak yang berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem minerba.
“Teman-teman pelaku usaha tambang yang existing sekarang tidak ada perubahan aturan apa-apa. Tidak akan ada perubahan aturan yang sudah ada. Kebijakan apapun tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaga itu,” sambungnya melayangkan draf jaminan bagi para pengusaha tambang eksternal.
Di samping menuntaskan polemik gross split, rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga legislatif tersebut juga membedah draf peta jalan (roadmap) pemerintah dalam mengamankan keberlanjutan program hilirisasi komoditas nasional. Salah satu fokus operasi hulu-hilirnya adalah mengunci jaminan ketersediaan pasokan bahan baku mentah bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) yang telah beroperasi maupun yang tengah dikebut konstruksinya.
Ia memaparkan bahwa negara memegang tanggung jawab moral dan ekonomi untuk menjaga draf keseimbangan simetris antara kurva kapasitas produksi komoditas tambang mentah dengan grafik kebutuhan riil industri manufaktur di dalam negeri. Oleh karena itu, sirkuit penyusunan dan penerbitan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ke depan akan diperketat dengan mempertimbangkan draf kebutuhan bahan baku domestik secara matematis, agar nilai investasi hilirisasi yang telah ditanamkan tidak mengalami kerugian akibat kelangkaan pasokan.
sumber : ESDM RI
