Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi XII, Jalal Abdul Nasir, menyatakan keprihatinannya terhadap potensi kerusakan lingkungan di kawasan konservasi Raja Ampat akibat ekspansi tambang nikel. Isu ini kembali menjadi sorotan setelah aksi damai aktivis Greenpeace dan pemuda Papua viral di media sosial saat Indonesia Critical Minerals Conference berlangsung di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Haji Jalal ini menegaskan bahwa Raja Ampat bukan sekadar aset nasional, melainkan warisan ekologis dunia yang harus dilindungi dari ancaman eksploitasi demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
“Raja Ampat bukan hanya bagian dari kekayaan alam Indonesia, tetapi merupakan salah satu warisan ekologis dunia yang harus dijaga bersama. Dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, wilayah ini tidak layak dijadikan korban demi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup,” terang Haji Jalal.
Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Haji Jalal mendorong Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan Raja Ampat.
“Saya mendukung langkah Menteri Investasi/BKPM yang akan memanggil para pemegang izin tambang nikel untuk menjelaskan dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya audit independen berbasis kajian ekologis, sosial, dan budaya sebelum ada keputusan lebih lanjut terkait eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
“Pendekatan yang hanya berorientasi pada nilai komoditas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan akan menjadi bumerang bagi bangsa,” ungkap Haji Jalal.
Tak hanya itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian para pemuda Papua dan aktivis lingkungan yang menyuarakan aspirasi secara damai dan konstruktif dalam memperjuangkan kelestarian Raja Ampat. Menurutnya, suara dari masyarakat sipil seperti ini harus dihargai, bukan dibungkam.
Dalam pernyataannya, Haji Jalal menyerukan kolaborasi lintas sektor—pemerintah, pelaku industri, masyarakat adat, dan komunitas sipil—untuk menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam kebijakan investasi nasional.
“Menjaga kelestarian Raja Ampat, bukan hanya tanggung jawab masyarakat Papua, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Haji Jalal.
Komisi XII DPR RI, lanjutnya, akan mengawal isu ini melalui mekanisme pengawasan dan pembahasan kebijakan di tingkat parlemen agar tidak terjadi kerusakan permanen yang mencederai nilai ekologis Raja Ampat.
“Pembangunan yang menghancurkan lingkungan hidup bukanlah sebuah kemajuan, melainkan kemunduran,” tutup Haji Jalal tegas.
Sumber: fraksi.pks.id
