Jakarta, PR Politik – Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI menyoroti adanya hambatan mendasar yang hingga kini masih membelenggu para pelaku sektor ekonomi kreatif dalam mengakses bantuan permodalan dan pinjaman perbankan. Masalah utama di lapangan berakar pada regulasi jaminan keuangan yang dinilai belum berpihak pada karakteristik unik industri kreatif nasional.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan riil dari kunjungan kerja di berbagai daerah, hampir seluruh pelaku ekonomi kreatif mengeluhkan sulitnya menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan. Pihak perbankan dinilai belum memiliki alat ukur dan standardisasi baku untuk menentukan valuasi atau besaran nilai nominal dari sebuah karya HKI.
“Ada masalah satu yang saya kira agak berbeda, yaitu soal jaminan. Jaminan, karena bagi mereka hak kekayaan intelektual itu tidak ada ukurannya untuk bisa dijadikan berapa besarannya untuk dijadikan sebagai jaminan untuk kredit. Hampir semua ekonomi kreatif mengatakan itu,” ujarnya dalam rapat Panja Pembiayaan dan Permodalan di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia menegaskan bahwa struktur dan karakteristik sektor ekonomi kreatif sangat berbeda dengan sektor UMKM pada umumnya yang bertumpu pada aset fisik. Meskipun memiliki skema masalah yang berbeda, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi kreatif sangat membutuhkan guyuran anggaran dan pinjaman lunak agar lini usaha berbasis ide tersebut dapat berkembang dan bersaing di pasar global.
Nantinya, penjelasan teknis dan arah kebijakan dari Kementerian Ekonomi Kreatif akan dipadukan secara komprehensif dengan regulasi dari Kementerian UMKM. Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan mampu melahirkan cetak biru (blueprint) dan modal dasar bagi Panja Komisi VII dalam mengawal serta menelusuri implementasi program kredit pemerintah agar lebih inklusif bagi seluruh pelaku industri.
“Ini akan menjadi satu paduan yang bisa kita jadikan jalan untuk menelusuri bagaimana nanti program kredit ini dilaksanakan oleh pemerintah,” pungkasnya menutup taklimat pengawasannya.
sumber : Fraksi PAN
