Jakarta, PR Politik (14/03) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mengembangkan strategi komunikasi politik pasca pemilu 2024. Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, PSI memastikan bahwa komunikasi partai tetap menginduk pada kebijakan pemerintah. Namun, PSI tidak ragu untuk bersuara kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi partai.
PSI memiliki pendekatan unik dalam mendukung pemerintahan, baik saat mendukung Jokowi maupun Prabowo. Meskipun tergabung dalam koalisi, PSI tidak segan mengkritisi kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Salah satu contohnya adalah isu impor beras yang sempat menjadi sorotan PSI pada pemerintahan Jokowi. Pada tahun 2021, PSI berhasil mendorong pemerintah untuk menghentikan impor beras setelah menyuarakan kepentingan petani lokal.
“Kami mendukung pemerintahan, tetapi kami juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan yang dikeluarkan. Jika ada yang tidak sesuai dengan visi kami, kami akan bersuara,” tegas Kokok Herdhianto Dirgantoro, Ketua DPP PSI.
PSI juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti nasib petani jagung dan peternak ayam. PSI kerap mengkritisi kebijakan yang dianggap memberatkan petani dan peternak, seperti fluktuasi harga jagung dan telur ayam yang tidak stabil.
“Kami tidak hanya bicara di tingkat nasional, tetapi juga turun ke lapangan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjadi suara rakyat,” tambah Kokok.
Pasca pemilu 2024, PSI memilih untuk lebih selektif dalam mengangkat isu-isu yang dianggap urgent dan bermanfaat bagi bangsa. Mereka tidak lagi mengangkat semua isu seperti sebelumnya, tetapi fokus pada isu-isu yang lebih strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap isu yang kami angkat memiliki dampak positif bagi bangsa. Ini adalah bagian dari strategi komunikasi kami ke depan,” jelas Kokok.
Selain menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, PSI juga terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang ramah keluarga dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, PSI telah fokus pada isu-isu seperti cuti melahirkan yang diperpanjang hingga 6 bulan, serta mendorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUPRT).
Salah satu kebijakan utama yang diperjuangkan PSI adalah cuti melahirkan yang bisa diperpanjang hingga 6 bulan. Menurut PSI, kebijakan ini penting untuk memastikan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak. PSI percaya bahwa cuti melahirkan yang lebih lama akan membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan hak mereka secara penuh. Cuti melahirkan yang lebih lama bukan hanya tentang kesejahteraan keluarga, tetapi juga tentang masa depan bangsa,” ujar Kokok.
PSI juga aktif mendorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUPRT) yang masih dalam proses pembahasan. RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga, yang selama ini seringkali rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
“Pekerja rumah tangga adalah bagian penting dari masyarakat, dan mereka layak mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja lainnya. Kami akan terus mendorong RUU ini hingga disahkan,” tegas Kokok.
PSI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang ramah keluarga dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Partai ini percaya bahwa dengan fokus pada isu-isu strategis seperti cuti melahirkan, perlindungan pekerja rumah tangga, dan akses kesehatan yang terjangkau, mereka dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang lebih baik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami perjuangkan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Ini adalah komitmen kami untuk masa depan Indonesia,” tutup Kokok.
