Purworejo, PR Politik – Pemerintah menaruh perhatian penuh atas terjadinya gelombang pemadaman listrik bergilir yang dieksekusi oleh PT PLN (Persero) di sejumlah yurisdiksi daerah, karena dinilai memicu ketidaknyamanan masif bagi masyarakat horizontal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendesak manajemen PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur serta komprehensif agar hambatan sistemik serupa tidak terus berulang di lapangan.
Instruksi keras tersebut ditiupkan Bahlil usai memimpin langsung prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” cetusnya melayangkan teguran, Jumat kemarin.
Ia menandaskan bahwa jajaran direksi PLN wajib melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap sistem operasional hulu-hilir, serta memastikan seluruh proses transmisi berjalan secara optimal. Menurut analisisnya, perumusan langkah mitigasi kedaruratan yang presisi merupakan kunci utama agar hak kenyamanan pelanggan tidak kembali terganggu oleh kendala mati lampu.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk didalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” tuturnya menegaskan pembagian batas otoritas birokrasi.
Guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan nasional agar kembali andal, Menteri ESDM mengonfirmasi dirinya telah melakukan sambungan komunikasi darurat via telepon dengan Direktur Utama PLN saat berada di perjalanan.
“Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealaisasikannya,” imbuhnya mengunci komando ketat pemerintah.
Di sisi lain, ia membantah keras tudingan miring yang menyebut bahwa gangguan pemadaman massal ini dipicu oleh defisit atau menipisnya pasokan bahan bakar fosil di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ia meluruskan informasi fiskal bahwa kebutuhan batu bara untuk PLN secara makro telah diantisipasi dengan aman lewat skema penugasan wajib (Domestic Market Obligation) kepada korporasi batu bara nasional.
“Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” paparnya membongkar draf distribusi logistik.
Pemerintah kembali memberikan penegasan agar PLN bergerak lincah menuntaskan segala urusan teknis serta memperketat sistem pengawasan siber maupun fisik di jaringan transmisi.
Menutup laporannya, langkah intervensi dari Kementerian ESDM ini diharapkan mampu memotong hambatan tata kelola yang kaku di internal perseroan. Eksekusi pemulihan daya yang transparan dan akuntabel ini diproyeksikan andal mengembalikan stabilitas pasokan energi listrik kepada masyarakat secara merata di berbagai daerah, bersih dari malafidat administrasi pelayanan publik.
sumber : ESDM RI
