Jakarta, PR Politik – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perbankan (Ekuin), Handi Risza, menilai keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto merombak struktur utama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah korektif yang sangat tepat.
“Evaluasi total ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mengutamakan keselamatan anak sekolah di atas segalanya dan sekaligus memperbaiki tata kelola BGN yang dinilai memiliki banyak kelemahan,” urainya saat memberikan keterangan pers resmi di Kantor DPTP PKS, Jakarta.
Menurut analisis Ekonom Universitas Paramadina ini, Presiden Prabowo telah mendengar secara saksama masukan dari berbagai elemen publik terkait berulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tentunya keselamatan para pelajar sebagai generasi masa depan perlu diprioritaskan, tanpa kompromi,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa insiden tersebut harus menjadi draf evaluasi mutlak di internal badan gizi. “Evaluasi cepat yang dilakukan terhadap Kasus keracunan makanan yang menimpa pelajar penerima manfaat merupakan alarm keras yang wajib direspons dengan sanksi tegas,” sambungnya.
Pengurus DPP PKS ini menggarisbawahi bahwa indikator utama kesuksesan program MBG wajib ditumpukan pada aspek higienitas dan pemenuhan gizi riil anak, bukan sekadar urusan adu cepat menghabiskan anggaran belanja negara di atas kertas laporan administratif.
“Reformasi total manajemen dan disiplin ketat terhadap penegakan Standard Operating Procedure (SOP). Pelanggaran SOP di internal BGN harus segera dibersihkan demi menjaga integritas distribusi makanan di lapangan,” tegasnya melayangkan draf instruksi pengawasan.
Handi mengungkapkan, dengan fantastisnya alokasi anggaran negara yang digelontorkan untuk MBG, pertaruhan sosiopolitik pemerintahan saat ini teramat besar. Ia memperingatkan agar dana jumbo tersebut tidak bocor dan diselewengkan.
“Jangan sampai anggaran besar ini justru menjadi sumber bancakan baru yang akan meninggalkan jejak kelam bagi Pemerintah. Langkah perombakan ini diharapkan juga akan memperbaiki pengelolaan anggaran MBG,” cetusnya.
Atas dasar itu, PKS menuntut manajemen baru di bawah komando Nanik S. Deyang untuk berani mengeksekusi draf pemangkasan biaya operasional birokrasi yang berlebihan atau tidak efisien. Targetnya, porsi finansial tersebut harus dialokasikan secara utuh guna mendongkrak kualitas serta kuantitas makanan siswa di sekolah.
“Oleh sebab itu, manajemen baru punya tanggung jawab besar, wajib memotong biaya operasional birokrasi yang berlebihan agar porsi anggaran dialokasikan penuh pada kualitas dan kuantitas makanan siswa. Hal ini penting untuk memastikan gizi anak-anak Indonesia meningkat dikemudian hari,” katanya.
Lebih lanjut, Wakil Rektor Universitas Paramadina ini mendesak jajaran pimpinan BGN yang baru untuk segera menyudahi polemik wacana siber yang tidak produktif, salah satunya terkait draf perluasan program MBG hingga ke luar negeri. PKS meminta pemerintah memprioritaskan pemenuhan logistik anak-anak di dalam negeri terlebih dahulu.
“Fokus utama BGN saat ini wajib diarahkan penuh pada kelancaran logistik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang masih rentan kendala. Tidak kalah pentingnya manajemen baru MBG diharapkan mampu menghentikan kebocoran anggaran. Kuncinya ada pada sistim pengawasan yang ketat terhadap dapur umum dan mitra penyedia makanan dari hulu ke hilir,” paparnya merinci draf peta jalan manajemen risiko.
Menutup draf rilis resminya, juru bicara PKS ini menyatakan bahwa perombakan kepemimpinan di tubuh BGN bukan sekadar rotasi jabatan politik biasa. Momentum ini bertindak sebagai draf pembersihan sistemik (clean-up) demi menyelamatkan program strategis nasional dari ancaman kegagalan manajemen, sekaligus merealisasikan harapan besar Presiden RI dalam mengerek kurva gizi anak-anak Indonesia.
sumber : PKS
