Palu, PR Politik – Komisi III DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah, khususnya keberhasilan Operasi Madago Raya dalam memulihkan stabilitas keamanan di Kabupaten Poso. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (25/7/2025).
Kegiatan kunjungan kerja dipusatkan di Aula Rupatama Polda Sulteng dan dihadiri oleh pimpinan serta jajaran lembaga penegak hukum di daerah, termasuk Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah N. Rahmat, dan Kepala BNNP Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ferdinand Maksi Pasule.
Rombongan Komisi III DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, didampingi Anggota Komisi III dari Dapil Sulawesi Tengah asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, serta anggota lainnya.
Dalam paparannya, Sarifuddin Sudding menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menegakkan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Ia menyoroti kemajuan signifikan yang terjadi di Poso sebagai hasil dari kerja keras seluruh unsur keamanan.
“Alhamdulillah, situasi di Poso sudah jauh membaik berkat upaya bersama. Meski begitu, pendekatan pencegahan tetap harus diutamakan agar kejadian kelam di masa lalu tidak terulang kembali,” ungkap Sarifuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sulawesi Tengah.
Ia menilai bahwa keberhasilan Operasi Madago Raya dalam memutus mata rantai jaringan terorisme merupakan capaian strategis yang berdampak langsung terhadap perbaikan citra keamanan di wilayah tersebut.
“Kita patut apresiasi kerja keras aparat kepolisian, TNI, dan seluruh elemen yang terlibat. Namun, upaya membangun kembali kepercayaan publik juga harus terus dilanjutkan, khususnya melalui pendekatan sosial dan edukatif di masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan kerja Komisi III ini merupakan bagian dari agenda nasional dalam rangka menyerap aspirasi, mengevaluasi kebijakan penegakan hukum, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung turut membuka ruang dialog antara anggota dewan dan para pejabat penegak hukum dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Sejumlah isu penting dibahas, mulai dari pemberantasan narkoba, kejahatan siber, pertambangan ilegal, hingga optimalisasi pelayanan hukum bagi masyarakat.
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung aparat penegak hukum agar tetap berpihak pada keadilan serta kepentingan masyarakat luas.
Sumber: fraksipan.com
