Jakarta, PR Politik – Kementerian Keuangan RI melaporkan bahwa realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Capaian tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, pelemahan nilai tukar Rupiah, serta meningkatnya volume barang bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anneta Komarudin, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
“Sampai sekarang masih ditemukan kasus penyalahgunaan subsidi di beberapa daerah. Misalnya, pada bulan Maret lalu, terungkap penyelewengan solar bersubsidi di Karawang dengan modus penggunaan barcode ilegal. Oleh karena itu, perbaikan dalam distribusi, pengawasan, dan penindakan di lapangan perlu terus ditingkatkan agar kebocoran subsidi bisa dicegah,” tegas Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Selasa (30/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih adanya kebocoran dalam penyaluran subsidi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sekitar 30 persen penerima manfaat subsidi energi dan kompensasi berasal dari kelompok masyarakat sangat mampu.
“Masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8 sampai 10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa realisasi subsidi listrik telah menjangkau 42,4 juta pelanggan, meningkat 3,8 persen dibandingkan tahun 2024. Namun, Puteri menyoroti masih adanya masyarakat yang belum merasakan manfaat listrik bersubsidi.
“Ketika reses lalu, saya berkunjung ke Purwakarta dan menemui seorang lansia yang mengaku rumahnya belum teraliri listrik. Padahal, beliau seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi listrik dari pemerintah. Selain itu, inisiatif pengembangan listrik murah juga harus dipastikan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan,” tutup Puteri.
