Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyusul belum terselesaikannya pembayaran pesangon kepada eks karyawan Merpati Nusantara Airlines yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada di mana negaranya untuk hadir dalam situasi seperti ini?” tegas Felly dalam RDP Komisi IX DPR RI dengan Ditjen PHI Jamsos Kemnaker dan Dirut Human Capital SDM BP BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Persoalan ini kembali mencuat setelah para mantan karyawan Merpati mengadukan nasib mereka ke DPR. Hingga kini, hak pesangon yang seharusnya diterima belum juga dibayarkan, meski maskapai tersebut telah lama berhenti beroperasi. Kondisi tersebut menambah panjang daftar persoalan ketenagakerjaan di lingkungan BUMN yang belum terselesaikan.
Felly menilai, berlarut-larutnya penyelesaian hak pekerja ini mencerminkan lemahnya tata kelola serta pengawasan di tubuh perusahaan pelat merah. Di tengah tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan tenaga kerja, kondisi ini justru memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen dan akuntabilitas BUMN.
Ia juga menyoroti bagaimana perusahaan BUMN yang mengalami tekanan finansial tetap berjalan tanpa kontrol yang memadai.
“Kalau ditayangkan utang dengan harta yang ada, menggambarkan ketidakmampuannya membayar semuanya. Pertanyaannya, ini perusahaan persero, dia jalan harusnya ada kontrol. Kok bisa seperti ini?” lanjutnya.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem daerah pemilihan Sulawesi Utara itu turut mempertanyakan pola kerugian yang kerap terjadi di perusahaan milik negara, termasuk pada kasus Merpati.
“Kenapa sih selalu, kok terkesan perusahaan yang plat merah rugi saja melulu. Kenapa yang lain, bukan plat merah, bisa kita lihat sekarang? Ada apa sebetulnya?” katanya.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya praktik tidak sehat yang melatarbelakangi kondisi tersebut.
“Mau Garuda, mau apa pun, ini ada apa sih sebetulnya? Jangan-jangan aji mumpung semua di dalamnya,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Felly menyatakan dukungannya apabila Komisi IX DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) guna mengusut lebih dalam persoalan BUMN bermasalah.
“Kalau sampai pansus, saya juga setuju. Ini memang sudah dari waktu yang lalu, sudah lama. Pemerintah hari ini kena getahnya lagi,” ucap Felly.
Ia menegaskan bahwa Presiden berpihak pada kepentingan pekerja, sehingga para pejabat terkait dituntut mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan yang ada.
“Setahu kita Presiden sangat memihak kepada pekerja. Kalau bapak-bapak dan ibu tidak mampu membantu Presiden mencari solusi, layak nggak duduk di tempat ini?” tegasnya.
Felly kembali mengingatkan agar BUMN tidak menjadi preseden buruk bagi perusahaan lain di luar sektor pelat merah.
“Sekali lagi, jangan menjadi contoh buruk untuk perusahaan yang bukan plat merah,” tukasnya.
