Jakarta, PR Politik – Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melumpuhkan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,49 triliun dari APBN 2026 dan mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp5,1 triliun kepada DPR RI guna mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu (14/1). Fokus utama bantuan adalah membantu petani bangkit melalui penyediaan sarana produksi dan rehabilitasi lahan.
“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ujarnya.
Mentan Amran merinci penggunaan dana awal Rp1,49 triliun yang mencakup rehabilitasi lahan sawah dan irigasi (Rp736,21 miliar), penyediaan alsintan dan pupuk (Rp641,25 miliar), benih tanaman pangan (Rp68,6 miliar), serta rehabilitasi perkebunan (Rp50,46 miliar).
Hingga 13 Januari 2026, tercatat 107.324 hektare sawah terdampak, dengan 44,6 ribu hektare di antaranya mengalami gagal panen (puso). Selain itu, lebih dari 820 ribu ekor ternak dilaporkan mati atau hilang.
“Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp1,49 triliun, yang terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang, dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, pupuk, pestisida Rp641,25 miliar,” ungkapnya.
Untuk lahan dengan tingkat kerusakan berat seluas 29.095 hektare, Mentan Amran menekankan perlunya kolaborasi dengan Kementerian PUPR terkait irigasi dan Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang. Sementara itu, usulan anggaran tambahan Rp5,1 triliun akan difokuskan pada rehabilitasi skala besar, pakan ternak, dan perbaikan infrastruktur seperti bendungan serta jalan produksi.
“Kebutuhan ini berasal dari pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lokasi terdampak. Di sisi lain, program prioritas untuk menjaga pertanian berkelanjutan tetap harus berjalan,” ujarnya.
Di luar jalur formal anggaran, Kementan juga telah menyalurkan donasi kemanusiaan sebesar Rp75 miliar dalam tiga tahap pengiriman. Bantuan tersebut dikirimkan melalui koordinasi ketat dengan jajaran TNI dan Polri menuju titik-titik kritis seperti Aceh Tamiang, Agam, dan wilayah Tapanuli.
sumber : Kementan RI
