Jakarta, PR Politik – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat kerja perdana tahun 2026 dengan fokus utama mempercepat pemulihan sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh. Program bertajuk restarting ini dirancang untuk memastikan aktivitas manufaktur kembali bergerak setelah terganggu oleh bencana hebat pada pengujung 2025 lalu.
Menperin mengungkapkan bahwa dampak bencana di wilayah tersebut tidak hanya melumpuhkan infrastruktur, tetapi juga memukul ribuan unit usaha. Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) per 30 Desember 2025, Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah.
“Dari hasil laporan yang kami himpun hingga 30 Desember 2025, dampak paling besar pada sektor IKM terjadi di Aceh dengan 1.647 industri terdampak, diikuti Sumatera Barat sebanyak 367 industri, dan Sumatera Utara sebanyak 52 industri. Selain itu, terdapat pula dampak pada sektor industri agro, ILMATE, serta industri kimia, farmasi, dan tekstil,” ujar Menperin di Jakarta, Jumat (2/1).
Agus Gumiwang menjelaskan bahwa kerugian industri tidak hanya disebabkan oleh kerusakan fisik pabrik, melainkan gangguan sistemik pada logistik. Terputusnya akses jalan, distribusi BBM yang terhambat, serta pemadaman listrik memaksa industri manufaktur yang menerapkan sistem just-in-time menghentikan operasionalnya.
Estimasi kebijakan berbasis nilai tambah menunjukkan bahwa gangguan ini berpotensi menahan nilai tambah manufaktur nasional pada kisaran Rp11 hingga Rp15 triliun.
“Bagi industri manufaktur yang bersifat just-in-time dan padat logistik, gangguan pasokan bahan baku selama beberapa hari saja sudah cukup untuk menghentikan lini produksi dan menimbulkan kehilangan output yang tidak kecil,” ungkapnya.
Menperin mengingatkan bahwa Sumatera memiliki peran strategis sebagai pemasok bahan baku antara bagi kawasan industri di Pulau Jawa, sehingga gangguan di wilayah ini menciptakan efek domino secara nasional.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketahanan industri nasional tidak hanya ditentukan oleh lokasi pabrik, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur, sistem logistik, dan jaringan distribusi antarwilayah. Bencana harus dipahami sebagai supply-side shock yang dampaknya cepat menyebar dan berpotensi menahan pemulihan ekonomi jika tidak ditangani secara terkoordinasi,” tegasnya.
Memasuki tahun 2026, Kemenperin akan melakukan intervensi nyata melalui pemberian bantuan mesin, peralatan, hingga starter kit usaha bagi para pelaku IKM yang telah terdata. Program ini juga mencakup pendampingan teknis melalui sinergi dengan berbagai instansi seperti Klinik UMKM Bangkit dan Inpres Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
Bentuk intervensi yang disiapkan meliputi:
-
Peralatan: Bantuan mesin sederhana untuk produksi.
-
Bahan Baku: Penyediaan paket awal usaha (starter kit).
-
Pasar: Fasilitasi kemitraan guna memperluas akses pasar pascapemulihan.
“Melalui program restarting ini, kami berharap pemulihan industri kecil tidak hanya mengembalikan kapasitas produksi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha agar lebih siap menghadapi risiko di masa mendatang,” pungkas Menperin.
sumber : Kemenperin RI
