Jakarta, PR Politik – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju Net Zero Emission 2060 melalui berbagai sumber energi bersih, termasuk energi nuklir. Dalam upaya transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kini dipandang sebagai salah satu opsi strategis yang siap berperan penting mendukung ketahanan energi nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan bahwa pengembangan PLTN sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita butir kedua, yang menekankan pentingnya kemandirian bangsa melalui swasembada energi.
“PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional,” ujar Yuliot saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Executive Meeting dan Penganugerahan BAPETEN Award 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10).
Yuliot menjelaskan, visi pengembangan tenaga nuklir di Indonesia telah ada sejak awal 1960-an, ditandai dengan pembangunan tiga reaktor riset.
Pengembangan tenaga nuklir di Indonesia kini memiliki dasar hukum kuat, tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
“Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional. Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada tahun 2060. Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional,” jelasnya.
Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5% pada tahun 2030, dan mencapai 11% pada tahun 2060.
Meskipun prospeknya besar, Yuliot mengakui tantangan besar seperti pendanaan (investasi satu unit PLTN dapat mencapai USD 3,8 miliar) dan waktu pembangunan. Kekhawatiran masyarakat terhadap risiko bencana alam juga menjadi perhatian serius, di mana pemerintah akan memastikan mitigasi dan pengawasan ketat melalui BAPETEN.
sumber : ESDM RI
