Bandung, PR Politik – Sebagai Ketua ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) tahun 2026, Indonesia menginisiasi langkah besar dengan mendorong transformasi paradigma manajemen bencana di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mendesak pergeseran fokus dari yang semula sekadar pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) menjadi ketangguhan berkelanjutan (sustainable resilience) yang mengintegrasikan penanganan bencana dengan mitigasi perubahan iklim.
Langkah strategis ini resmi dibuka oleh Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., dalam Pertemuan ke-48 ACDM and Related Meetings di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/7). Ajang internasional ini mengusung tema “From ASEAN to Global: Strengthening Community Preparedness and Leadership for Sustainable Resilience”.
Dalam pidato pembukanya, ia menggarisbawahi urgensi implementasi ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Programme 2026-2030 agar mampu memberikan dampak masif dan konkrit bagi proteksi masyarakat di akar rumput.
“Sustainable Resilience harus menjadi kerangka kerja yang praktis dan lintas sektor bagi aksi ASEAN. Sejalan dengan ASEAN Leaders’ Declaration on Sustainable Resilience tahun 2023, ketangguhan harus berpusat pada masyarakat serta terintegrasi dalam seluruh sektor dan tiga Pilar Komunitas ASEAN,” ujarnya.
Guna mewujudkan visi tersebut, delegasi Indonesia menawarkan sejumlah formula taktis, meliputi penguatan koordinasi regional, optimalisasi pemanfaatan data digital dan teknologi, pematangan sistem peringatan dini, serta investasi berkelanjutan untuk penguatan kapasitas lokal.
Indonesia juga mengenalkan keberhasilan implementasi Aksi Antisipasi melalui skema Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD). Sistem ini didesain agar data risiko yang masuk dapat langsung dikonversi menjadi tindakan taktis terkoordinasi sebelum dampak bencana meluas di lapangan. Rekam jejak mitigasi Indonesia ini disodorkan sebagai best practice (praktik baik) bagi negara anggota ASEAN untuk menyokong ASEAN Socio-Cultural Community Strategic Plan dari visi jangka panjang ASEAN Community Vision 2045.
Senada dengan BNPB, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Ina Krisnamurthi, memaparkan pentingnya memposisikan kemitraan eksternal sebagai instrumen pertahanan kolektif, bukan sekadar respons reaktif saat krisis melanda. Hubungan multilateral ini dipandang sebagai upaya membangun perisai bersama karena tanpa kolaborasi, ketangguhan berkelanjutan mustahil terwujud.
Sesi terbuka forum ini dihadiri oleh perwakilan dari 9 negara mitra eksternal ASEAN, yakni Australia, Kanada, Uni Eropah, Selandia Baru, Federasi Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Turki, dan Prancis. Selain itu, hadir pula 5 organisasi internasional utama dunia, yaitu UNOCHA, UNDP, IOM, IFRC, dan ADPC.
Negara-negara anggota ASEAN secara kolektif mendesak para mitra global tersebut untuk mempertebal komitmen investasi mereka. Poin kerja sama difokuskan pada penguatan kapasitas kebencanaan, pembentukan knowledge-sharing platform, penguatan kelembagaan AHA Centre, serta asistensi teknis lainnya demi menyukseskan program kerja AADMER 2026-2030.
Momentum Keketuaan ACDM 2026 ini sekaligus menandai satu dekade dicetuskannya Deklarasi One ASEAN, One Response. Sebagai keberlanjutan agenda, Pertemuan ke-49 ACDM pada November 2026 mendatang dijadwalkan akan digelar secara berurutan (back-to-back) dengan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Manajemen Bencana (14th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management / AMMDM).
sumber : Kemlu RI
