Jakarta, PR Politik – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara substantif melalui pencetakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berjiwa patriot. Menperin menilai, Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) merupakan sebuah terobosan out of the box yang membuktikan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam berinvestasi pada penguatan SDM kepemimpinan BUMN demi menghadapi tantangan global.
Hal tersebut disampaikan Menperin saat memberikan pembekalan pada Program P3MD Pegawai BUMN Batch 1 Tahun 2026 di Kodiklat TNI, Serpong, Rabu (19/8). Dalam kesempatan tersebut, Menperin menekankan bahwa para calon pemimpin BUMN harus memiliki kemampuan membaca perubahan serta memastikan bisnis perusahaan yang dikelolanya tetap relevan dalam jangka panjang. Kemampuan tersebut semakin penting di tengah tingginya dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia yang dapat dengan cepat mengubah peta persaingan, rantai pasok, teknologi, hingga model bisnis perusahaan.
“Ketika saudara kembali ke perusahaan masing-masing, ada pertanyaan fundamental yang harus dijawab. Apakah bisnis perusahaan kita hari ini masih akan relevan lima atau sepuluh tahun dari sekarang? Pertanyaan ini harus menjadi perhatian utama karena perubahan dunia berlangsung semakin cepat dan ketidakpastiannya semakin tinggi,” katanya.
Ia menambahkan, besarnya aset, jumlah karyawan, kekuatan modal, maupun keberhasilan perusahaan pada masa lalu tidak otomatis menjamin keberlangsungan dan daya saing perusahaan pada masa mendatang. Sejarah dunia bisnis menunjukkan banyak perusahaan besar kehilangan posisi karena terlambat membaca perubahan, terlalu lama mempertahankan asumsi lama, serta lambat melakukan transformasi.
Menurutnya, tantangan tersebut semakin kompleks karena BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian dan industrialisasi nasional. BUMN bukan sekadar entitas bisnis milik negara, tetapi juga menguasai berbagai simpul penting seperti infrastruktur, energi, pembiayaan, logistik, mineral, telekomunikasi, konstruksi, dan pangan. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan BUMN tidak hanya menentukan masa depan perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi arah pembangunan ekonomi nasional.
“Dalam dunia yang berubah cepat, size is not security. Besarnya perusahaan bukan jaminan keamanan. Demikian pula, past success is not a guarantee of future relevance. Keberhasilan masa lalu tidak otomatis menjamin relevansi perusahaan di masa depan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, lingkungan bisnis saat ini sangat berbeda dibandingkan satu atau dua dekade lalu. Geopolitik dapat mengubah harga energi dalam hitungan hari, konflik antarnegara dapat mengganggu jalur perdagangan dan rantai pasok global, sedangkan perang dagang dapat menyebabkan produk yang sebelumnya kompetitif tiba-tiba kehilangan pasar.
Di saat bersamaan, perubahan suku bunga dapat memengaruhi kelayakan proyek, pergerakan nilai tukar mengubah struktur biaya, dan perkembangan teknologi khususnya artificial intelligence (AI) dapat mengubah pola kerja, kebutuhan tenaga kerja, struktur biaya, bahkan keseluruhan model bisnis. Transisi energi juga berpotensi menyebabkan aset yang saat ini bernilai tinggi menjadi kurang kompetitif dalam beberapa tahun mendatang.
Sektor industri juga dihadapkan pada perubahan regulasi global terkait emisi, traceability, sustainability, standar ketenagakerjaan, antisuap, keamanan siber, dan perlindungan data. Berbagai aspek tersebut kini telah menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh pasar, pembiayaan, serta mitra internasional.
“Yang membuat tantangan semakin berat adalah risiko tersebut tidak datang satu per satu. Perusahaan dapat menghadapi pelemahan nilai tukar, kenaikan harga energi dan suku bunga, penurunan permintaan, gangguan supply chain, serangan siber, serta perubahan regulasi secara bersamaan. Inilah yang saya sebut sebagai compound risks,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan bahwa pengalaman masa lalu saja tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas bisnis saat ini. Pola pikir business as usual juga tidak memadai karena para pemimpin perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai risiko yang saling berinteraksi dan dapat memperbesar dampak satu sama lain.
Dalam konteks industrialisasi nasional, ia menekankan BUMN tidak boleh hanya berperan sebagai pemilik aset atau pelaksana proyek. Perusahaan negara harus menjadi pembangun kapabilitas nasional dengan memperkuat rantai nilai, mempercepat hilirisasi, membuka pasar, membawa industri kecil dan menengah masuk ke rantai pasok, serta membangun teknologi dan talenta.
Ia menyampaikan, industrialisasi merupakan strategi transformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, industrialisasi tidak boleh dimaknai sebatas penambahan kapasitas pabrik.
“Industrialisasi adalah proses membangun kemampuan bangsa, mulai dari kemampuan mengolah sumber daya, menguasai teknologi, mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat rantai pasok, menciptakan merek, hingga menembus pasar global,” ungkapnya.
Dalam kerangka tersebut, hilirisasi sumber daya alam harus ditempatkan sebagai titik awal, bukan titik akhir. Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pemasok bahan mentah maupun sekadar menjadi pasar bagi produk negara lain. Sumber daya alam perlu semakin banyak diolah di dalam negeri, sementara besarnya pasar domestik harus menjadi basis pengembangan industri nasional.
Ia menyebutkan, fundamental industri nasional saat ini cukup kuat. Nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2025 yang mencapai sekitar USD275,61 miliar menempatkan Indonesia pada peringkat ke-12 dunia sekaligus yang terbesar di Asia Tenggara, yang semakin menegaskan posisi manufaktur sebagai salah satu tulang punggung utama perekonomian nasional.
sumber : Kemenperin
