Jakarta, PR Politik – Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap bahwa minyak goreng Minyakita tidak sesuai dengan takaran yang tertera di kemasannya. Menanggapi temuan ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penipuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa produsen yang terbukti melanggar harus segera ditindak tegas, termasuk dengan pencabutan izin usaha.
“Ini penipuan dan pelanggaran serius. Minyakita yang seharusnya menjadi solusi untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, malah terjadi penipuan seperti ini. Pemerintah dan kepolisian harus mengusut tuntas dan menginformasikannya kepada masyarakat. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, jangan ragu untuk mencabut izin usaha agar menjadi terapi kejut bagi produsen lain yang melakukan penyelewengan,” ujar Nasim Khan, Senin (10/3/2025).
Nasim juga mendesak pemerintah dan kepolisian untuk segera bertindak cepat dalam menginvestigasi penjualan Minyakita yang tidak sesuai takaran. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ini harus segera diproses hukum. “Harus cari tahu kenapa bisa terjadi perbedaan antara jumlah yang tertera dengan isinya. Kepolisian juga harus mengetahui sejak kapan praktik penipuan ini berlangsung. Bayangkan berapa banyak keuntungan yang diraup oleh produsen dari praktik curang ini,” tegasnya.
Selain itu, ia mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap isi dan kualitas Minyakita. Menurutnya, seharusnya ada evaluasi dan pengawasan berkala terhadap minyak goreng kemasan ini, mengingat produk tersebut merupakan bagian dari subsidi pemerintah untuk masyarakat. “Jika sudah ada penyelewengan seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya, jika ada evaluasi atau pengawasan yang ketat, penipuan seperti ini bisa dicegah lebih awal,” katanya.
Nasim menilai penipuan terkait isi Minyakita sangat memprihatinkan, mengingat produk ini merupakan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga lebih murah. Sebelumnya, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita juga sempat lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan. “Harga Minyakita belum turun sesuai HET, lalu ditambah lagi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Untuk menghindari terulangnya kasus serupa, Nasim meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi dan penjualan Minyakita. Menurutnya, pengawasan ini penting agar harga tetap stabil sesuai dengan HET, serta mencegah terjadinya praktik penyelewengan. “Minyakita ini adalah salah satu solusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah terpenuhi. Jika terus dipermainkan dan diselewengkan seperti ini, bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
