Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin ke sekitar 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta.
“Saya menghargai langkah Kementerian Pertahanan yang berkontribusi memperkuat ketahanan kesehatan rakyat melalui distribusi multivitamin ke dapur makan bergizi,” kata Nurhadi, Selasa (7/10/2025).
Namun, ia mengingatkan agar Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG.
“Semangat baik tersebut harus tetap berada dalam koridor sistem kesehatan nasional, sebagaimana diatur undang-undang dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga teknis yang berwenang,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Menurut Nurhadi, distribusi obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan logistik, tetapi menyangkut keselamatan publik. Karena itu, setiap produk yang beredar harus melalui uji, pengawasan, dan sertifikasi ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.
“Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung persoalan serius di lapangan,” ujarnya.
Diketahui, Kemhan menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin Vitarma produksi Pusat Farmasi Pertahanan kepada sekitar 100 dapur MBG di Jakarta, sebagai bagian dari dukungan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat sekaligus menyuplai kebutuhan prajurit TNI dalam rangka HUT ke-80 TNI.
Selain itu, Kemhan juga menyerahkan 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk didistribusikan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia.
Nurhadi menilai langkah tersebut positif, namun ia menekankan perlunya koordinasi antar-kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan fungsi militer dalam urusan kesehatan masyarakat.
“Peran TNI dalam distribusi bisa saja dilakukan, tetapi sebatas dukungan logistik, bukan menggantikan fungsi teknis lembaga kesehatan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi distribusi, termasuk keterbukaan data penerima manfaat dan pengawasan di lapangan agar distribusi benar-benar tepat sasaran.
“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana program serupa menimbulkan potensi penyimpangan bahkan masalah kesehatan akibat produk yang belum terverifikasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurhadi menegaskan bahwa ketahanan kesehatan nasional tidak bisa dibangun dengan program sesaat, melainkan melalui penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan, aman, dan terpercaya.
“Bangsa yang kuat dimulai dari rakyat yang sehat. Karena itu, setiap kebijakan kesehatan harus berbasis regulasi jelas, kajian ilmiah matang, dan koordinasi lintas sektor yang transparan,” pungkasnya.
