Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah meninggalnya lima peserta pelatihan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan aspek keselamatan peserta sekaligus meningkatkan kualitas pelatihan dalam menyiapkan sumber daya manusia pengelola koperasi.
Nurdin menjelaskan, SPPI merupakan program strategis yang dirancang untuk mencetak sumber daya manusia unggul sebagai penggerak Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi desa, sehingga pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan peserta tanpa mengurangi kualitas pembentukan kompetensi.
“Kami ikut berduka cita yang mendalam kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh rangkaian pelatihan. Mulai dari proses seleksi kesehatan, pengawasan kondisi fisik peserta selama pendidikan, hingga kesiapan sistem penanganan medis. Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pengembangan sumber daya manusia,” ujar Nurdin Halid dalam keterangannya kepada Parlementaria, Senin (29/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah menyempurnakan kurikulum pelatihan agar lulusan SPPI memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih secara profesional.
Menurutnya, materi pelatihan perlu diperkuat, baik dari sisi kompetensi teknis maupun manajerial. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan melakukan stock opname, pengelolaan persediaan barang, visual merchandising, strategi pemasaran dan penjualan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, hingga penguasaan akuntansi, audit, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Penguasaan berbagai kemampuan tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun koperasi desa yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Nurdin berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan penyempurnaan tata kelola SPPI secara menyeluruh. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan pelatihan akan semakin baik tanpa mengesampingkan aspek keselamatan peserta.
Ia meyakini keberhasilan Program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi pemerintah, tetapi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk mengelola koperasi secara sehat, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Kita ingin para peserta SPPI nantinya tidak hanya memiliki disiplin dan semangat pengabdian, tetapi juga kompetensi bisnis yang kuat sehingga mampu mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang produktif, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” pungkasnya.
