Jakarta, PR Politik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa reformasi birokrasi memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui implementasi reformasi birokrasi yang komprehensif, upaya membangun aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan berbasis meritokrasi, yang diperkuat oleh rekrutmen pegawai negeri sipil melalui Tes Berbantuan Komputer (CAT) dan kebijakan sistem meritokrasi dapat segera terwujud.
“Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kita,” ujarnya dalam acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific, di Jakarta, Selasa (23/09/2025).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan OECD bersama KPK, Menteri Rini menekankan bahwa selama dua dekade terakhir, integritas telah menjadi landasan transformasi tata kelola pemerintahan guna meraih dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Konferensi yang mengusung tema “Integritas sebagai Katalisator Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi,” sangat selaras dengan keyakinan Indonesia bahwa integritas merupakan fondasi bagi pembangunan yang bermakna dan kemajuan yang inklusif.
Upaya penguatan integritas telah dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, menutup ruang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan melalui tata kelola digital via platform INA DIGITAL.
Upaya menumbuhkan budaya integritas juga dilakukan melalui kebijakan Zona Integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan deklarasi aset. Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi harus dijalankan secara kolaboratif dengan lembaga antikorupsi, seperti KPK, Ombudsman RI, BPK, BPKP, serta organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional.
“Kolaborasi regional dan internasional sebagaimana diwujudkan dalam forum ini sangatlah penting. Dengan berbagi pengalaman, menyelaraskan standar, dan membangun jaringan kepercayaan, kita dapat mempercepat upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang tangguh,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa integritas adalah komitmen berkelanjutan dan menjadi kompas dalam menjalankan tugas, tidak hanya terbatas pada penegakan hukum. Senada, Head of Anti-Corruption and Integrity in Government Division OECD, Ms. Nejla Saula, mengatakan bahwa teknologi informasi dan kecerdasan buatan penting dilakukan dalam mendukung penguatan anti korupsi.
sumber : Kemenpan RI
