Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, menyoroti beredarnya draft kerja sama penerbangan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memicu beragam persepsi di tengah masyarakat.
Menurut Okta, informasi yang belum utuh tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, termasuk anggapan bahwa Indonesia akan memberikan akses bebas terhadap wilayah udaranya. Ia menegaskan bahwa pembahasan kerja sama tersebut masih berada pada tahap awal dan belum bersifat final.
“Kerja sama pertahanan bukan hal baru, tetapi prinsipnya jelas: kepentingan nasional harus menjadi prioritas dan kedaulatan negara tidak boleh dikompromikan,” ujar Okta.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi antarnegara yang lazim dilakukan Indonesia. Namun demikian, setiap bentuk kerja sama harus tetap berpijak pada kepentingan nasional serta sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Okta juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital. Ia menilai potongan informasi yang tidak lengkap dapat memicu asumsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa ini masih dalam proses kajian sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan. Jangan sampai muncul asumsi-asumsi liar yang justru menyesatkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Okta menegaskan bahwa setiap kerja sama yang berpotensi menjadi perjanjian internasional wajib melalui persetujuan DPR RI. Dalam hal ini, Komisi I DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kesepakatan tetap berada dalam koridor hukum serta tidak merugikan kepentingan nasional.
“DPR akan mengawal dan mengawasi setiap perjanjian yang dibuat pemerintah tetap dalam koridor hukum dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Okta Kumala Dewi menyampaikan kepercayaan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, dalam merumuskan kebijakan terbaik bagi bangsa. Ia meyakini bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan negara akan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kerja sama pertahanan yang dijalin.
