Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk menghentikan perkara hukum yang menimpa seorang guru honorer di Provinsi Jambi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI, Selasa (20/1/2026), di Gedung DPR RI, Jakarta.
Hinca menjelaskan, kasus tersebut bermula dari laporan yang diterima Komisi III DPR RI terkait seorang guru honorer bernama Tri Wulansari yang mengajar di Kabupaten Muaro Jambi. Guru tersebut diketahui hanya menerima gaji sebesar Rp400 ribu per bulan, namun justru mengalami kriminalisasi setelah melakukan penegakan disiplin terhadap muridnya.
“Tadi kami menerima laporan seorang warga yang jadi guru honorer di Muaro Jambi , namanya Tri Wulansari, gaji 400 ribu, tapi dikriminilasiasi karena melakukan penegakan displin terhadap muridnya. Dan, kami berkesimpulan tadi, berdasarkan pasal 36 UU No 1 Tahun 2023 KUHP tidak ada mens reanya”, kata Hinca Panjaitan mengawali.
Hinca menegaskan, berdasarkan kajian Komisi III DPR RI, perkara tersebut tidak memenuhi unsur mens rea sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI meminta agar proses hukum terhadap guru honorer tersebut dihentikan.
“Tentu dengan prinsip perlindungan profesi guru, kita semua tahu, kita pernah diajar oleh guru dan pasti untuk dididik. Karena itu lewat rapat kerja ini saya menyampaikan pada Jaksa Agung agar nanti lewat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi , Komisi III DPR Meminta penghentian perkara ini , karena memang tidak memenuhi mens rea yang dimaksud dalam pasal 36 UU No 1 Tahun 2023 KUHP, tandasnya.
Selain itu, Hinca juga mengungkapkan adanya perlakuan yang dinilai memberatkan terhadap guru honorer tersebut, yakni kewajiban untuk melakukan laporan fisik secara rutin ke kantor kepolisian dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari tempat tinggalnya.
Hinca menyebutkan, jarak antara rumah guru honorer tersebut dengan kantor kepolisian mencapai sekitar 80 kilometer, sehingga semakin menambah beban psikologis dan administratif bagi yang bersangkutan.
” Karena perkara ini sudah sampai di Kejaksaan , dan mohon nanti di cek. Oleh karena itu Komisi III DPR meminta Kejagung untuk menghentikan perkara ini, ” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung meminta izin kepada pimpinan rapat untuk memberikan tanggapan secara langsung atas persoalan yang disampaikan oleh wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara III itu.
Setelah diberikan kesempatan berbicara, Jaksa Agung dengan tegas menyatakan akan menghentikan perkara tersebut apabila berkasnya telah masuk ke Kejaksaan.
” Saya orang Jambi kebetulan pak, saya tahu persis kasus ini, tadi disampaikan oleh bapak, dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke Kejaksaan , saya akan hentikan, ” tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Sebagai informasi, rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung tersebut digelar dalam rangka membahas evaluasi kinerja Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2025 serta rencana kerja institusi penegak hukum tersebut untuk tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir bersama seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dari berbagai daerah di Indonesia.
