Bengkulu, PR Politik – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, menegaskan bahwa integritas dan independensi lembaga penegak hukum merupakan syarat mutlak dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bengkulu pada Rabu (28/5/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Sari Yuliati bersama jajaran Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan Kapolda Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu. Ia menyampaikan keprihatinan atas masih maraknya kejahatan yang merugikan masyarakat, seperti kasus mafia tanah, peredaran narkotika, hingga tindak pidana korupsi di tingkat daerah.
“Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apa pun. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan. Ini pesan tegas yang kami bawa dalam kunjungan kerja kali ini,” tegasnya.
Sari Yuliati juga menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan semangat reformasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana visi besar Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, melainkan alat untuk membangun peradaban dan keadilan sosial.
“Kita harus berani mengubah cara kerja. Kita tidak bisa lagi melawan kejahatan modern dengan sistem lama. Komisi III mendesak agar seluruh institusi penegak hukum mulai berbenah secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia mendorong agar reformasi struktural dan transformasi digital di tubuh lembaga hukum segera dilakukan guna meningkatkan profesionalitas dan efektivitas kerja. Dalam pandangannya, kejahatan yang semakin kompleks memerlukan respons yang cepat, tepat, dan terukur berbasis data serta sistem digital yang akuntabel.
Lebih lanjut, Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu menekankan bahwa kunjungan kerja kali ini bukan sekadar agenda formal, tetapi merupakan sarana strategis untuk menyerap laporan faktual dari daerah, mengidentifikasi kebutuhan prioritas, serta mendengar secara langsung hambatan teknis maupun politis yang dihadapi para mitra kerja di daerah.
“Kami ingin mitra kerja di daerah menyampaikan dengan terbuka apa yang dibutuhkan. Komisi III siap memperjuangkannya, baik dalam legislasi, anggaran, maupun koordinasi lintas sektor,” pungkasnya.
Sumber: kabargolkar.com
