Komisi XI DPR Habib Idrus Salim Minta Kepastian Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian terkait pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang hingga kini belum diterima oleh sejumlah pendidik di berbagai daerah.

Ia menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam penyaluran hak-hak guru merupakan cerminan utama disiplin serta kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

“Dari perspektif Komisi XI, pertanyaan kami jelas: apakah anggarannya tersedia, apakah proses pencairannya berjalan, dan di titik mana pembayaran tertahan? Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait harus memberikan penjelasan yang terbuka, disertai kepastian penyelesaian,” ujar.

Menurutnya, efektivitas alokasi anggaran pendidikan tidak boleh hanya diukur di atas kertas, melainkan harus dipastikan sampai langsung ke tangan penerima manfaat tanpa kendala birokrasi.

“Kalau hambatannya administrasi dan validasi data, segera selesaikan bersama Kemendikdasmen dan pemerintah daerah. Kalau hambatannya pencairan atau penyaluran dana, Kementerian Keuangan harus memastikan penyelesaiannya sesuai kewenangan. Guru jangan dibiarkan menanggung akibat koordinasi yang tidak tuntas,” tegasnya.

Ia meminta pihak kementerian terkait membuka data riil mengenai jumlah penerima yang terdampak, total nilai tunggakan, serta jadwal pasti pelunasan Tunjangan Profesi Guru agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif.

“Kami ingin memastikan bahwa uang negara yang dialokasikan untuk kesejahteraan guru sampai secara tepat jumlah dan tepat waktu. Keterlambatan pembayaran berpengaruh langsung pada belanja rumah tangga dan kepastian ekonomi keluarga guru,” lanjutnya.

Mengakhiri pernyataannya, ia mengingatkan pentingnya kesetaraan komitmen antara tuntutan profesionalisme pendidik dan kewajiban finansial pemerintah.

“Guru dituntut disiplin mengajar dan mendidik anak-anak kita. Pemerintah juga harus disiplin membayarkan hak mereka. Kepastian pembayaran TPG adalah bagian dari kredibilitas pengelolaan keuangan negara,” tutupnya.

Baca Juga:  Ledia Hanifa Amaliah Ingatkan Pentingnya Pengarusutamaan Pemuda dalam Pembangunan Nasional

sumber : Fraksi PKS